oleh :
Aris Santoso
Pengamat Militer
Kabariku – Dari sekian nama pejabat yang dilantik Presiden Prabowo baru-baru ini, ada dua nama yang kiranya menarik untuk dibicarakan, yakni Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman (Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Akmil 1988) dan Jumhur Hidayat (Menteri Lingkungan Hidup).
Mengingat keduanya adalah tokoh senior, yang namanya sudah menghiasi media sejak lama, bahkan Jumhur sudah menjadi berita saat memimpin aksi di kampus ITB pada Agustus 1989, saat Jenderal Dudung sendiri baru lulus dari Akmil.
Dilantiknya Jenderal Dudung dan Jumhur seolah melanjutkan tradisi selama ini, bahwa dalam pembentukan kabinet, sejak era Orde Baru hingga sekarang, selalu ada tempat bagi mantan aktivis pergerakan mahasiswa dan purnawirawan.
Pengalaman mereka yang panjang, baik dalam level gagasan maupun pengalaman lapangan, diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ikhtiar meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.
Kontribusi Mantan Aktivis
Nama-nama seperti Abdul Gafur, Mar’ie Muhammad, Sarwono, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Teten Masduki, dan seterusnya, adalah mantan aktivis gerakan mahasiswa dari generasi masing-masing, yang juga memiliki kompetensi secara keilmuan, sehingga memang layak untuk menempati posisi menteri.
Tentu yang paling istimewa adalah Mar’ie Muhammad (Generasi 1966) , yang pernah menjadi Menteri Keuangan (1993-1998), posisi yang sangat jarang dipegang mantan aktivis, mengingat persyaratan kompetensi keilmuannya sangat tinggi.
Dengan dilantiknya Jumhur Hidayat (Generasi Aktivis 1980-an) sebagai Menteri Lingkungan Hidup, telah menambah daftar nama mantan aktivis yang masuk kabinet.
Kementerian Lingkungan Hidup termasuk lembaga negara yang sering dipimpin mantan aktivis, seperti Sarwono Kusumaatmaja (1993-1998, Generasi 1966) dan Rachmat Witoelar (2004-2009, Generasi 1966).
Bahkan Emil Salim (Menteri LH yang pertama) termasuk kategori aktivis juga, karena saat masih mahasiswa, sempat menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UI.
Jumhur yang memiliki latar belakang tokoh gerakan mahasiswa dan gerakan buruh, termasuk pengalaman intelektual saat aktif di CIDES (lembaga pemikiran terafiliasi pada ICMI) pada dekade 1990-an, bisa langsung bekerja untuk kesejahteraan rakyat banyak.
Setidaknya ada dua agenda yang mendesak saat Jumhur baru memasuki kantor barunya di Senayan.
Pertama, bagaimana mitigasi cuaca yang terasa sangat panas hari-hari ini, tentu rakyat kebanyakan lebih menderita, mengingat di rumahnya tidak tersedia penyejuk ruangan.
Kedua, turut berartisipasi mempercepat transisi energi (utamanya di sektor listrik dan transportasi), dengan memaksimal potensi sumber daya alam yang melimpah di tanah air, seperti air (PLTA), angin (PLTB), panas bumi (PLTP), serta pemanfaatan biodiesel.
Masuknya Jumhur dalam kabinet bisa jadi adalah hak sejarah Generasi 1980-an (termasuk Generasi 1990-an), bila ukurannya adalah “keringat dan darah” dalam perjuangan.
Kalau Generasi 66, yang tidak begitu berkeringat saja, bisa mendudukan eksponennya berkali-kali dalam Kabinet, tentu generasi 1980-an dan 1990-an lebih pantas lagi, dan alokasinya sepatutnya lebih banyak.
Generasi 66 termasuk generasi yang beruntung, sebab durasi perjuangannya relatif cepat, dan cepat pula menuai hasil.
Bila awal perjuangan Generasi 66 dihitung sejak lahirnya Tritura (tri tuntutan rakyat) tangal 10 Januari 1966, dua bulan kemudian generasi ini sudah mencapai kesuksesan, ditandai dengan lahirnya Supersemar, 11 Maret 1966.
Kemudian pada tahun 1978, Abdul Gafur sebagai eksponen Generasi 66 sudah berhasil masuk kabinet sebagai Menteri Pemuda (setara Menpora sekarang). Jadi hanya butuh waktu 12 tahun untuk masuk lingkaran kekuasaan.
Beda dengan generasi sesudahnya, yakni Generasi 74, Generasi 78, dan seterusnya, yang kemunculannya berdasar sikap perlawanan terhadap rezim yang sedang berkuasa.
Menjadi wajar bila jangka waktu perjuangan mereka juga menjadi panjang. Hariman Siregar (tokoh Malari 1974) misalnya, baru bisa masuk lingkaran kekuasaan di era Habibie, berarti ada penantian sekiat 25 tahun, terhitung sejak tahun 1974 sampai 1998.
Reformasi sudah memasuki tahun ke-28, artinya sudah lebih dari seperempat abad, dan Jumhur termasuk tokoh yang memperjuangkan reformasi, jauh hari sebelum jatuhnya Presiden Soeharto.
Sehingga sudah selayaknya bila Jumhur masuk di level politik nasional, sebagai representasi generasinya.
Bila kita bandingkan dengan Generasi 1990-an, tampilnya Jumhur terhitung terlambat, karena beberapa “yunior” Jumhur sudah terlebih dahulu masuk Kabinet, seperti Budiman Sujatmiko, Nezar Patria, Mugiyanto, Fahri Hamzah dan seterusnya.
Seandainya pergerakan mahasiswa dalam ikhtiarnya menumbangkan sebuah rezim bisa dianggap sebuah “hutang budi”, maka rezim berikutnya, yang kemunculannya banyak dibantu gerakan mahasiswa, seolah wajib untuk “balas budi”.
Begitulah tradisi politik yang selama ini berlaku. Namun bagi Generasi 74 dan Generasi 78, tokoh sentral mereka tidak sempat muncul menjadi Menteri, mungkin karena momentumnya sudah lewat, dan juga mungkin faktor usia, mengingat Rezim Orde Baru berkuasa demikian lama.
Energi Positif Purnawirawan
Secara tradisional para purnawirawan (utamanya perwira tinggi) selalu memperoleh posisi istimewa dalam masyarakat kita. Mereka seolah memiliki privilese, yang belum tentu dimiliki komunitas pensiunan lain, semisal pensiunan lembaga pemerintahan atau BUMN.
Persoalannya sekarang, bagaimana purnawirawan bisa memberikan kontribusi bagi kemaslahatan rakyat. Kontribusi dimaksud tidak selalu identik dengan aspek finansial, namun bisa juga berupa sumbangan pemikiran atau keteladanan perilaku.
Di negeri kita, perwira tinggi adalah warga kelas satu, di mana-mana selalu mendapat penghormatan, dan status itu terus berlanjut ketika sang jenderal pensiun.
Purnawirawan pati biasa berkumpul di tempat-tempat spesial, yang tidak mudah diakses sembarang orang, seperti lapangan golf, club eksklusif, restoran kelas atas, dan seterusnya.
Keterlibatan purnawirawan dalam ranah politik praktis sudah seumur dengan usia republik, jadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Pada zaman yang semakin demokratis, siapa pun boleh meraih kekuasaan, asal memperoleh kepercayaan rakyat. Namun khusus bagi purnawirawan pati, seolah memang ada sedikit privilese, sebagai warisan politik era Orde Baru.
Dari segi usia dan energi, para purnawirawan juga masih memadai. Kita bisa melihat pada purnawirawan yang berada di seputar Istana, usianya sudah lewat dari 70 tahun, namun tetap memiliki energi penuh untuk terus berkontribusi, seperti Sjafrie Sjamsuddin (Menhan, Akmil 1974), Glenny Kairupan (Presiden Direktur Garuda Indonesia, Akmil 1973), Luhut Panjaitan (Akmil 1970), dan seterusnya.
Jadi kita bisa membayangkan, purnawirawan zaman now, yang usianya kisaran 60 tahun (generasi Jenderal Dudung), tentu energi dan pemikiran lebih kuat lagi, mengingat usia dan stamina masih mendukung.
Oleh karenanya perlu ada ruang ekspresi bagi purnawirawan yang sekiranya memiliki potensi gagasan dan kecerdasan, seperti figur Ali Moertopo atau Benny Moerdani. Kita bisa menyaksikan sendiri melalui media, bagaimana gemuknya birokrasi di sekitar Istana, sehingga formasi bagi purnawirawan pati menjadi terbatas.
Seandainya tidak masuk birokrasi, purnawirawan bisa berkontribusi di lembaga lain, semisal sebagai komisaris BUMN. Atau aktif di lembaga pendidikan, semisal memimpin SMA Taruna Nusantara.
Komisaris BUMN umumnya diisi oleh purnawirawan yang sejak lama memiliki linkage dengan Istana, seperti Jenderal TNI (Purn) Budiman (Akmil 1978, Komisaris Utama Hutama Karya), Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono (AAL 1978, Komisaris Utama PT Bukit Asam), Laksamana TNI (Purn) Marsetio (AAL 1981, sebagai Komisaris Utama Pelindo 3), dan seterusnya.
Kita bisa menyaksikan, posisi sebagai komisaris bisa menjadi semacam shelter bagi purnawirawan dalam menikmati masa pensiun, agar bisa terus berkarya.
Diangkatnya Jenderal Dudung sebagai Kepala KSP, diharapkan memberi warna tersendiri, mengingat Kepala KSP selama ini selalu dipegang purnawirawan pati yang dekat dengan Presiden yang sedang berkuasa.
Figur Dudung tentunya sudah akrab di mata Presiden Prabowo secara pribadi. Hal itu bisa dihubungkan dengan kedekatan khusus antara Prabowo dengan Mayjen Purn Cholid Ghozali (mertua Dudung, Akmil 1965), sejak dekade 1990-an, saat Prabowo masih aktif di pasukan.
Pada dasawarsa 1990-an, Prabowo aktif mengadakan diskusi dengan sejumlah intelektual sipil, dengan salah satu narasumbernya adalah Mayjen Purn Cholid Ghozali. Sementara dari kalangan intelektual sipil yang terlibat antara lain adalah Ahmad Sumargono, Faried Prawiranegara, dan Fadli Zon (kini Menteri Kebudayaan).*
Jakarta, 1 Mei 2026
Baca juga :
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post