Jakarta, Kabariku – Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) menilai penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah transisi energi hijau nasional.
Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin, menyatakan bahwa tantangan utama pengembangan energi bersih di Indonesia-khususnya panas bumi-tidak terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada struktur kebijakan dan insentif ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung.
“Indonesia dikenal memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia yang dapat menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, potensi tersebut dinilai sulit berkembang optimal,” kata Hsanuddin. Rabu (29/4/2026).
Dalam konteks ini, Hasanuddin menjelaskan, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi krusial, terutama dalam merumuskan kebijakan pengendalian emisi dan instrumen ekonomi lingkungan.
“Meski pengembangan panas bumi berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor,” terangnya.
ADPPI menekankan pentingnya percepatan pembangunan sistem ekonomi karbon melalui berbagai mekanisme, seperti perdagangan karbon dan insentif berbasis emisi. Tanpa intervensi tersebut, energi bersih seperti panas bumi akan terus kalah bersaing dengan energi fosil yang selama ini menikmati berbagai bentuk subsidi.
“Ekonomi karbon bukan sekadar instrumen pengendalian emisi, tetapi juga mekanisme koreksi pasar yang strategis. Dengan memberi harga pada karbon, pemerintah dapat mendorong investasi pada energi rendah emisi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan,” ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, ADPPI menilai keberhasilan transisi energi sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan keberanian politik dalam menyelaraskan prioritas pembangunan. Integrasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem energi hijau yang berkelanjutan.
Dengan kepemimpinan yang dinilai visioner serta koordinasi lintas sektor yang efektif, ADPPI optimistis Indonesia mampu mempercepat transisi energi hijau. Langkah ini tidak hanya sebagai respons terhadap tekanan global, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk mendorong kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi baru, dan keberlanjutan lingkungan.
“Dengan kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang konsisten, kami yakin ekonomi karbon dapat menjadi pengungkit utama percepatan energi hijau sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” tutup Hasanuddin.*
Discussion about this post