Mengapa Dasco Tetap di DPR Saat Kursi Kabinet Terbuka Lebar?

Hasanuddin, SH
Koordinator SIAGA 98

Jakarta, Kabariku – Secara politik, tidak banyak yang meragukan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan pengaruh untuk menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

Sebagai Ketua Harian Gerindra dan salah satu tokoh yang sejak lama berada di lingkaran strategis Prabowo Subianto, peluang untuk menduduki kursi menteri sesungguhnya terbuka lebar.

Namun, Dasco justru berada di DPR. Pilihan ini menunjukkan bahwa dalam politik, tidak semua kekuatan harus ditempatkan di dalam kabinet.

Ada kalanya posisi yang lebih strategis justru berada di luar pemerintahan, tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan stabilitas politik.

Di parlemen, Dasco menjalankan peran yang tidak ringan. Ia berada di persimpangan antara fungsi legislasi dan kebutuhan pemerintahan.

Di satu sisi, ia menjaga proses politik di DPR agar tetap berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, ia menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik di parlemen.

Peran seperti ini tidak banyak diminati. Jabatan menteri menawarkan panggung yang lebih besar, eksposur yang lebih tinggi, dan pengakuan publik yang lebih langsung.

Sementara itu, menjadi penghubung antara kekuatan politik dan pemerintahan menuntut kemampuan membangun konsensus, meredam konflik, serta menjaga keseimbangan tanpa harus selalu tampil di depan layar.

Justru karena itulah posisi Dasco menjadi penting. Ia berada pada titik yang memungkinkan komunikasi antara eksekutif dan legislatif berlangsung lebih cair, terutama dalam pemerintahan yang ditopang oleh koalisi besar dengan beragam kepentingan politik.

Menarik untuk dibayangkan, jika saja Dasco masuk ke dalam kabinet. Sangat mungkin magnet politik akan tertuju kepadanya sebagai salah satu sentrum pintu masuk kekuasaan.

Dengan posisi dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo, berbagai kelompok politik, birokrasi, hingga pelaku usaha akan melihatnya sebagai salah satu pusat gravitasi baru dalam pemerintahan.

Dalam situasi seperti itu, bukan tidak mungkin perhatian publik dan elite politik yang saat ini banyak tertuju pada sosok-sosok strategis di lingkungan Istana akan bergeser.

Bahkan, sebagian pengamat bisa saja mulai melihat Dasco sebagai figur yang lebih menentukan dalam lalu lintas komunikasi kekuasaan.

Pandangan yang selama ini banyak diarahkan kepada Teddy Indra Wijaya sebagai salah satu figur dekat Presiden, bisa saja beralih kepada Dasco apabila ia berada di dalam kabinet dengan kewenangan yang lebih formal dan lebih terlihat.

Penulis melihat terdapat sisi positif dan negatif dari posisi Dasco saat ini. Di satu sisi, keberadaannya di DPR membuat fungsi komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen berjalan lebih efektif.

Ia memiliki ruang yang luas untuk membangun konsensus dan menjaga stabilitas politik tanpa dibatasi oleh tugas-tugas teknokratis pemerintahan.

Namun di sisi lain, posisi tersebut juga membuat kapasitas kepemimpinan dan pengalaman politiknya belum sepenuhnya teraktualisasi dalam pengambilan keputusan eksekutif.

Padahal, dengan pengalaman, jaringan, dan pengaruh yang dimilikinya, Dasco memiliki modal yang cukup untuk memegang tanggung jawab strategis dalam pemerintahan.

Karena itu, ke depan mungkin sudah saatnya Dasco tidak hanya berperan sebagai penghubung kekuasaan, tetapi juga menjadi bagian langsung dari pusat pengambilan keputusan negara.

Duduk pada posisi strategis di kabinet akan memberikan ruang yang lebih besar bagi dirinya untuk menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pada akhirnya, politik membutuhkan keseimbangan antara mereka yang menjaga komunikasi dan mereka yang menjalankan kekuasaan.

Dasco telah membuktikan kemampuannya pada peran pertama. Tantangan berikutnya adalah apakah pada waktunya ia akan mendapat kesempatan untuk memainkan peran kedua, yakni berada di pusat kekuasaan dan memimpin agenda strategis pemerintahan secara langsung.

Dan, bukankah Ketua Partai Politik pendukung lain juga sudah berada di Kabinet, diantaranya Muhaimin Iskandar, Partai Kebangkitan Bangsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat; Zulkifli Hasan, Partai Amanat Nasional, Menko Pangan; Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;

Airlangga Hartarto, Partai Golkar, Menko Perekonomian; Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, Menteri ESDM; Yusril Ihza Mahendra, Partai Bulan Bintang, Menko Kumham Imipas; Agus Jabo Priono, Partai Prima, Wamensos.*