Jakarta, Kabariku – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari tarik-menarik kepentingan politik domestik hingga tekanan ekonomi global.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Prabowo melakukan langkah strategis, termasuk melalui reshuffle Kabinet pada 27 April 2026 sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan dan optimalisasi kinerja pemerintahan.
“Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Tujuannya sekaligus untuk optimalisasi kinerja kabinet,” ujar Syahganda dalam Diskusi Media BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam konteks tersebut, Syahganda menilai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam Kabinet sebagai langkah tepat untuk mengimbangi berbagai kepentingan yang ada.
Syahganda menyebut latar belakang Jumhur sebagai aktivis dan pimpinan buruh dengan basis massa besar menjadi kekuatan tersendiri di dalam pemerintahan.
“Dalam posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur akan berperan signifikan dalam struktur Kabinet baru. Satu kepala Jumhur setara 10 Menteri peninggalan Jokowi,” tegasnya.
Ia juga menilai Jumhur sebagai figur yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Pengangkatannya Jumhur, telah melalui proses komunikasi panjang sejak 2024 dan kembali menguat pada Maret 2026 sebelum akhirnya dilantik,” terangnya.
Lebih lanjut, Syahganda melihat komposisi Kabinet yang masih diisi sejumlah figur dari era Joko Widodo kini mulai beradaptasi dengan arah kepemimpinan baru.
“Para Menteri tersebut, kini bertransformasi mengikuti kebijakan Presiden saat ini,” ucapnya.
Syahganda Nainggolan juga menyinggung posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam dinamika reshuffle Kabinet.
“Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat kayaknya memang juga nggak dianggap Kapolri ini,” tutur Syahganda.
Dalam forum yang sama, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle Kabinet merupakan hal yang wajar dalam sistem politik berbasis koalisi.
Menurutnya, pembagian kursi kabinet menjadi bagian dari kompromi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Penunjukan Menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia juga menyoroti dinamika perang opini di ruang publik yang dinilai dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah jika tidak dikelola dengan baik.
Diskusi tersebut dipandu Pemimpin Redaksi mediatrust.id, Edy Mulyadi, dan dihadiri sejumlah jurnalis serta pengamat politik.*
Baca juga :
Discussion about this post