Harga BBM Non-Subsidi Akhirnya Naik, Alarm Bagi Rakyat

oleh :
Lukman Nurhakim
Pemerhati Masalah Energi
Sekjen Perkumpulan Aktivis 98

Kabariku – Harga Pertamax per 10 Juni 2026 resmi naik tanpa pengumuman sebelumnya. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 30 persen, dengan alasan volatilitas harga minyak mentah dunia yang belum juga menemukan titik terang di tengah konflik berkepanjangan di Asia Barat antar AS-Israel melawan Iran.

Selat Hormuz yang merupakan jalur sepertima pasukan minyak dunia hingga kini masuh diblokade Iran, yang mengakibatkan pasokan terganggu. Kini, harga Pertamax bahkan sudah mendekati harga bensin yang sama dengan harga di Amerika Serikat.

Dampaknya langsung menghantam kelas menengah yang selama ini mengandalkan BBM non-subsidi. Kelompok yang biasanya masih bisa bersikap lebih santai, kini mulai ramai bersuara di media sosial.

Kenaikan biaya energi hampir selalu merembet ke berbagai sektor. premi asuransi, biaya sewa apartemen atau kos-kosan, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan sehari-hari berpotensi ikut terkerek. Biaya hidup naik karena rantai distribusi dan biaya produksi ikut meningkat.

Pertanyaannya, sampai sejauh mana pemerintah mampu menjaga harga energi bersubsidi? Ini tampaknya masih menjadi misteri dan mungkin hanya soal waktu.

Di tengah penggunaan anggaran negara yang dinilai boros oleh sebagian kalangan, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berada di bawah tekanan, ruang fiskal pemerintah tentu tidak tanpa batas.

Lalu bagaimana dengan income? Apakah ikut naik? Masih gelap. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor mulai menghadapi tekanan berat akibat kenaikan biaya dan pelemahan rupiah.

Konsekuensinya bukan hanya pada keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut nasib para pekerja. Jika tekanan terus berlangsung, efisiensi usaha, penundaan ekspansi, bahkan pengurangan tenaga kerja dapat menjadi risiko yang harus dihadapi.

Biaya transportasi meningkat. Ongkos distribusi barang menjadi lebih mahal. Pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi. Harga kebutuhan pokok perlahan ikut terkerek. Rumah tangga dipaksa melakukan penyesuaian pengeluaran, sementara daya beli masyarakat tertekan.

Bagi kelas menengah, kenaikan biaya energi berarti menyusutnya ruang konsumsi. Anggaran untuk tabungan, pendidikan anak, rekreasi, hingga investasi pribadi terpaksa dikurangi untuk menutup kebutuhan rutin yang semakin mahal.

Bagi pelaku usaha, terutama yang bergantung pada bahan baku impor dan distribusi antardaerah, kenaikan biaya energi dapat menggerus margin keuntungan.

Sebagian memilih menaikkan harga jual, sebagian melakukan efisiensi, menunda ekspansi usaha, bahkan tidak sedikit yang mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja untuk bertahan.

Bagi pekerja, sementara biaya hidup meningkat, kenaikan pendapatan belum tentu mengikuti. Ketika kenaikan upah tidak sebanding dengan laju inflasi, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin tertekan.

Bagi mahasiswa dan kelompok muda, situasi ini juga berdampak nyata. Biaya transportasi ke kampus meningkat, harga kos dan kebutuhan harian berpotensi naik, sementara peluang kerja paruh waktu dan kesempatan memasuki dunia kerja dapat ikut terpengaruh apabila dunia usaha sedang melakukan pengetatan.

Kritik atas Program Pemerintah yang Dinilai Tidak Mendesak

Di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup akibat kenaikkan Bahan Bakar Minyak, melemahnya daya beli masyarakat, serta ketidakpastian global, muncul kritik bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah kebutuhan yang paling mendesak untuk diprioritaskan saat ini untuk menekan anggaran biaya negara dan memulihkan kepercayaan investor.

Sebagian kalangan menilai anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas perlindungan sosial, serta membantu pelaku usaha yang terdampak perlambatan ekonomi.

Pertanyaan yang muncul adalah: apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menjalankan program-program tersebut secara masif, ataukah diperlukan penyesuaian, uji coba bertahap, evaluasi berkala, serta pengalihan sebagian anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak?

Kritik terhadap tata kelola juga menguat menyusul adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyeret sejumlah pejabat terkait pelaksanaan program.

Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang berlaku, hal itu menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Masyarakat menilai lebih baik program ini dialihkan pada penguatan sistem layanan sosial, Pendidikan dan kesehatan.

Sungguh sangat ironis banyak ditemukan di lapanan di tengah pembangunan fisik banyak Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPB) dan Bangunan Fisik Koperasi desa Merah Putih (KDMP) ditemukan berdampingan dengan sekolah dasar yang rusak keadaan fisiknya bahkan mau ambruk dan pembangunan di lahan yang sangat jauh dari keramaian warga desa.

Kritik atas Kunjungan Presiden ke Luar Negeri

Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, muncul kritik terhadap tingginya intensitas perjalanan dinas Presiden dan pejabat negara ke luar negeri.

Sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut ketika pemerintah pada saat yang sama meminta rakyat berhemat dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin berat.

Kritik ini semakin menguat ketika realisasi investasi belum menunjukkan capaian yang dianggap sebanding dengan upaya promosi yang dilakukan.

Jika perjalanan luar negeri dimaksudkan untuk menarik investasi, mengapa masih ada investor yang memilih menunggu, mengurangi ekspansi, atau mengalihkan investasinya ke negara lain?

Banyak pelaku usaha justeru menilai keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh promosi, tetapi juga oleh kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi birokrasi, stabilitas ekonomi dan politik, kualitas infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja terampil.

Di sisi lain, pemerintah menilai diplomasi ekonomi tetap penting untuk membuka akses pasar, memperkuat kerja sama strategis, serta menarik investasi jangka panjang.

Kritik atas Pengajuan Anggaran Pertahanan 2027

Kementerian Pertahanan bersama TNI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.

Menurut penjelasan pemerintah, tambahan tersebut dibutuhkan untuk mendukung modernisasi alutsista, meningkatkan kesiapan operasional prajurit, memperkuat logistik pertahanan, membangun kekuatan di wilayah strategis, serta mendukung operasi non-militer seperti penanggulangan bencana dan tugas kemanusiaan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pertahanan bukan sekadar pengeluaran konsumtif, melainkan investasi untuk menjaga kedaulatan, stabilitas politik, serta menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

Namun, di tengah tekanan ekonomi yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, muncul pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran negara.

Apakah tambahan anggaran pertahanan sebesar itu merupakan kebutuhan yang paling mendesak saat masyarakat masih menghadapi tingginya biaya pendidikan, kebutuhan layanan kesehatan, ancaman PHK, serta melemahnya daya beli?

Sebagian pengamat juga mengusulkan agar modernisasi pertahanan lebih diarahkan pada kemampuan yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya namun memiliki daya gentar tinggi, seperti pengembangan drone, sistem pertahanan udara, perang elektronik, rudal jarak menengah, serta penguatan keamanan maritim mengingat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kritik lainnya menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan alutsista dan pembangunan kekuatan pertahanan perlu disertai perencanaan yang jelas, pengawasan ketat, serta evaluasi terbuka agar terhindar dari pemborosan dan potensi penyimpangan.

Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Tradisi Kritik dalam Demokrasi

Bagi mahasiswa, reaksinya tentu bisa berbeda. Setiap kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, hampir selalu memunculkan respons tersendiri dari kalangan kampus.

Mahasiswa memiliki tradisi panjang untuk mengkritisi kebijakan publik yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat, terutama ketika menyangkut biaya hidup, akses pendidikan, dan keadilan sosial.

Sebagian masyarakat memandang bahwa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil masih memiliki ruang yang relatif lebih independen untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dipanda boros saat ini.

Mereka tidak terikat langsung pada kepentingan elektoral maupun hubungan industrial, sehingga lebih leluasa menyampaikan aspirasi, melakukan kajian, diskusi publik, hingga aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak demokratis warga negara.

Sementara itu, partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan umumnya mendukung kebijakan pemerintah.

Sebagian organisasi buruh besar juga memilih membangun dialog dan kerja sama dengan pemerintah, termasuk melalui keterlibatan tokoh-tokohnya dalam struktur pemerintahan.

Meski demikian, tetap terdapat kelompok buruh dan organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan kritik dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan anggotanya.

Kesimpulan

Kenaikan biaya energi, khususnya BBM, bukan sekadar persoalan bertambahnya pengeluaran saat mengisi tangki kendaraan. Ia dapat memicu efek domino yang menjalar ke hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Jika berlangsung dalam waktu lama, kenaikan biaya energi dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan usaha menurun, dan risiko meningkatnya pengangguran menjadi lebih besar. Karena itu, kenaikan biaya energi seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak.

Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan berorientasi pada kebutuhan yang paling mendesak.

Sebab pada akhirnya, persoalan energi bukan hanya tentang harga BBM, melainkan tentang kualitas hidup, daya tahan ekonomi keluarga, keberlangsungan usaha, dan masa depan kesejahteraan rakyat

Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global akibat krisi energi dan dampaknya pada kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak saat ini, pemerintah dituntut bukan hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap beban yang ditanggung rakyat.

Efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberanian mengevaluasi kebijakan yang belum berjalan optimal merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dalam demokrasi, kritik dan pertanyaan seperti di atas adalah hal yang wajar. Uang negara berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya perlu terbuka terhadap pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.

Tujuan kritik bukan untuk menghambat pembangunan, menolak diplomasi internasional, ataupun melemahkan pertahanan negara.

Kritik bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab persoalan yang paling dirasakan masyarakat, memiliki manfaat yang terukur, dan disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukan sekadar memberi ruang untuk berbicara, melainkan juga menghadirkan kesediaan untuk mendengar, memperbaiki, dan memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.*

Jakarta, 11 Juni 2026

Baca juga :

Terungkap! Ini Penyebab Pertamax Naik Drastis hingga Tembus Rp16.250 per Liter