Budi Santoso Tersandung Korupsi Setelah Berkiprah 30 Tahun di PT DI

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia (DI) sejak Jumat sore (12/6/2020).

Mereka adalah Budi Santoso (BS), mantan Dirut PT DI dan Irzal Rinaldi Zailani (IRZ), mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah. Budi ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sementara Irzal ditahan di Rutan KPK di belakang Gedung Merah Putih.

Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020.

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi selama tahun 2007-2017. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara dirugikan sekitar Rp205,3 miliar dan USD 8,65 juta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Profil Budi Santoso

Budi Santoso merupakan orang asli PT DI. Ia bergabung di perusahaan pesawat terbang milik pemerintah tersebut sejak 1987, saat PT DI masih bernama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara). Dengan demikian, hingga akhir masa jabatannya sebagai Dirut di PT DI tahun 2017, Budi telah berkiprah selama 30 tahun di perusahaan tersebut.

Doktor Robotika jebolan Katholieke Universiteit Leuven, Belgia ini menjadi Dirut PT DI sejak tahun 2007, menggantikan Muhammad Nuril Fuad (saat itu masih Direktur Umum). Sebelum ditunjuk menjadi Dirut PT DI, Budi menjabat sebagai Dirut PT Pindad.

Penunjukkan Budi menjadi Dirut PT DI dilakukan di masa-masa PT DI di ambang kehancuran. Bahkan, karena tak bisa membayar dana pensiun karyawan, pajak dan pembayaran kewajiban lainnya PT DI saat itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pada 4 September 2007. Namun sebulan kemudian, keputusan pailit tersebut dibatalkan seiring dengan masuknya Budi Santoso sebagai Dirut.

Prestasi Budi pun tak jelek. Di bawah komandonya, operasional PT DI dinilai menggeliat. Bahkan pada tahun 2012, PT DI berhasil mengekspor pesawat CN235 pesawat ke Korea Selatan.

KPK Sita Uang dan Properti Senilai Rp 18,6 miliar

Namun lepas dari kenerjanya, KPK kini telah menetapkan Budi sebagai tersangka bersama mantan anak buahnya. Berbarengan dengan penetapan tersangka dan penahanan keduanya, KPK juga menyita sejumlah aset properti dan pemblokiran uang tunai. Total uang dan barang yang disita KPK senilai Rp 18,6 miliar.

“Dalam kesempatan ini, KPK sudah melakukan penyitaan properti dan pemblokiran uang tunai yang hari ini kurang-lebih Rp 18,6 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Kronologis

Dugaan korupsi yang dilakukan Budi dan Irzal dilakukan sejak tahun 2008. Disebutkan Firli, mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh direktur aircraft integration dengan direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

“Atas kontrak kerjasama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama,” kata Firli.

Firli menambahkan, pada tahun 2011, PT Dirgantara Indonesia melakukan pembayaran nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen, setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 hingga 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada 6 perusahaan tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan USD 8,65 juta.

Bahwa setelah keenam perusahaan tersebut menerima pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT Dirgantara Indonesia (persero) diantaranya Budi Santoso, Irzal Rizaldi, Arie Wibowo, dan Budiman Saleh.

Budi dan Irzal disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuh pidana.

Ketua KPK menegaskan, pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. (Has)