Dewan Pers Apresiasi Kebebasan Media Meliput Demonstrasi: Iklim Demokrasi Indonesia Berjalan Baik

Jakarta, Kabariku – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengapresiasi pemerintah yang dinilai tetap memberikan ruang kebebasan bagi media dalam melaksanakan peliputan aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, tidak adanya pembatasan terhadap kerja jurnalistik menjadi indikator positif bagi kualitas demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Totok mengatakan media massa dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara normal tanpa hambatan maupun larangan dari pemerintah.

Kondisi tersebut, lanjutnya, patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

“Saya kira perlu ada apresiasi kepada pemerintah karena media dapat bersiaran sebagaimana mestinya. Tidak ada larangan maupun pembatasan. Biarkan media mengolah fakta yang terjadi di lapangan sesuai kebijakan redaksi masing-masing, karena setiap redaksi memiliki kebijakan yang harus dihormati,” ujar Totok, Minggu (14/6/2026).

Menurut Totok, kebebasan media dalam meliput dan menyiarkan jalannya demonstrasi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat. Karena itu, situasi yang kondusif bagi kerja pers perlu terus dipertahankan.

Dewan Pers menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menunjukkan sikap yang terbuka terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam negara demokrasi, kata dia, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar serta harus dihormati.

“Penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Saya melihat pemerintah semakin menyadari bahwa demonstrasi, kritik, maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan DPR merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Totok menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa, seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Oleh karena itu, perhatian utama pemerintah seharusnya terletak pada bagaimana merespons berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau ada masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasi, itu menunjukkan mereka peduli terhadap negeri ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah merespons aspirasi tersebut,” ujarnya.

Totok mengaku memantau langsung jalannya peliputan demonstrasi melalui sejumlah siaran televisi nasional. Dari pengamatannya, proses penyampaian aspirasi berlangsung relatif tertib, aman, dan terbuka untuk diliput media.

“Saya melihat sampai malam hari sejumlah televisi masih menyiarkan secara langsung tanpa hambatan. Jika memang ada pembatasan, tentu hal itu tidak akan mudah dilakukan karena siaran langsung membutuhkan perangkat dan persiapan teknis yang tidak sederhana,” katanya.

Selain itu, Dewan Pers hingga kini belum menerima laporan ataupun pengaduan dari perusahaan media terkait hambatan dalam menjalankan tugas jurnalistik selama meliput aksi demonstrasi.

“Sampai hari ini belum ada keluhan dari media mengenai kesulitan dalam meliput atau menyiarkan aksi demonstrasi. Kalau memang demikian, tentu patut kita syukuri karena demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Meski mengapresiasi keterbukaan ruang demokrasi, Totok mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lain yang juga menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Mahasiswa silakan menyampaikan pendapat dengan sebaik-baiknya. Namun, ada juga hak masyarakat lain yang harus dihormati, seperti mereka yang sedang bekerja, berdagang, atau menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.

Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog dan mendengarkan berbagai aspirasi publik. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif dengan didukung data serta argumentasi yang kuat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Pemerintah harus mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Sementara masyarakat, ketika menyampaikan aspirasi, sebaiknya juga dilengkapi data dan argumentasi yang kuat agar pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Totok menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, media, hingga aparat keamanan, untuk saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing.

“Bangsa ini milik bersama. Jika demokrasi dijaga dengan baik, maka itu akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya.*

Baca juga :

Soroti Mobilisasi 12 Juni, Koalisi Masyarakat Sipil: TNI dan Komcad Bukan Instrumen Hadapi Demonstran