Dasar Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kepada BUMD Air Minum

oleh :
Dr. H. Aja Rowikarim, S.Ag

Kabariku- Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum menjadi topik yang sangat penting  dalam konteks penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan air minum dapat diakses secara merata, dengan dukungan melalui regulasi yang telah ditetapkan.

Tulisan ini akan membahas dasar hukum, peraturan terkait, dan penerapan penyertaan modal daerah kepada BUMD Air Minum berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang relevan. Fokus pembahasan akan diarahkan pada bagaimana peraturan-peraturan ini menegaskan pentingnya penyertaan modal untuk meningkatkan akses air bersih serta pengelolaan keuangan BUMD, termasuk pembagian dividen kepada pemerintah daerah.   

Penyertaan Modal, BUMD Air Minum, PDAM, Pemerintah Daerah, Air Bersih, Deviden  

Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, atau yang lebih dikenal dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), memainkan peran penting dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Untuk mendukung operasional BUMD Air Minum, pemerintah daerah diwajibkan memberikan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja BUMD dalam memenuhi kebutuhan dasar air minum masyarakat.

Pada tataran regulasi, terdapat berbagai peraturan yang menjadi landasan bagi penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD Air Minum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah merupakan beberapa regulasi yang mengatur mengenai penyertaan modal ini.

Selain itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri juga memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyertaan modal kepada BUMD Air Minum.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD Air Minum, mengidentifikasi peraturan terkait, serta membahas implikasi dari peraturan tersebut terhadap pengelolaan keuangan BUMD Air Minum dan kewajiban pembagian dividen kepada pemerintah daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyediaan air bersih merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diprioritaskan, terutama karena air minum merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan akses yang memadai terhadap air bersih melalui peran serta BUMD Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa pembiayaan penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 54 ayat (3) yang menyebutkan bahwa sumber dana untuk pembiayaan SPAM dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 55 ayat (1) secara tegas mengharuskan pemerintah pusat dan/atau daerah melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja BUMD dalam penyelenggaraan SPAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan dan pengelolaan BUMD, termasuk PDAM.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah, yang bersumber dari APBD.

Penyertaan modal ini bertujuan untuk mendukung BUMD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam penyediaan layanan publik seperti air bersih.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagai bagian dari standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum.

Pasal 7 poin (a) menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok airminum merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewajiban ini menegaskan peran penting BUMD Air Minum dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/BJ Tahun 2009 tentang Penundaan Kewajiban Dividen Surat edaran ini memberikan kebijakan khusus bagi PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk di wilayah administratifnya.

Dalam kondisi ini, PDAM dibebaskan dari kewajiban untuk menyetor dividen kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dividen yang seharusnya disetorkan dapat digunakan oleh PDAM untuk investasi kembali dalam bentuk peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana SPAM serta peningkatan kualitas pelayanan.

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 530/4113/SJ Tahun 2020   

Surat edaran ini menekankan pentingnya penyertaan modal, subsidi, dan hibah kepada BUMD Air Minum untuk mendukung kinerja keuangan BUMD. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat BUMD dalam memberikan layanan air minum kepada masyarakat, serta memastikan keberlanjutan operasional dan keuangan BUMD.

Analisis Dasar Hukum dan Peraturan Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Air Minum  

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD Air Minum didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum memberikan arahan yang jelas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan SPAM, termasuk penyertaan modal kepada BUMD.

Sumber dana untuk pembiayaan SPAM dapat berasal dari APBD, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 55 ayat (2) menambahkan bahwa apabila pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, pemerintah daerah wajib memberikan subsidi kepada BUMD agar tercapai keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan pentingnya penyertaan modal daerah sebagai salah satu sumber utama modal BUMD.

Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas BUMD untuk menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam hal penyediaan layanan air minum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pasal 104 peraturan ini juga menegaskan bahwa dividen hanya dapat diberikan kepada pemerintah daerah apabila BUMD mencatatkan laba.

Apabila terdapat akumulasi kerugian, maka BUMD dianggap belum laba dan tidak diwajibkan memberikan dividen.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/BJ Tahun 2009 menambahkan kebijakan penundaan kewajiban dividen bagi PDAM yang belum mencapai cakupan layanan 80%.

Hal ini menegaskan bahwa prioritas utama PDAM adalah peningkatan dan perluasan cakupan layanan air bersih, bukan penghasilan laba. Oleh karena itu, penyertaan modal oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung operasional PDAM, terutama dalam memenuhi target cakupan layanan.

Penutup  

Dari pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD air minum merupakan kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan

memastikan keberlanjutan pelayanan..  

Kedua, penyertaan modal ini berfungsi sebagai investasi yang memungkinkan BUMD untuk memperluas cakupan layanan air minum, meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Ketiga, Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada BUMD air minum tidak hanya meningkatkan modal tetapi juga berfungsi sebagai stimulus untuk memperbaiki layanan.

Dalam konteks Kabupaten Garut, penyertaan modal diharapkan mampu meningkatkan cakupan akses air bersih hingga mencapai  target 80%.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengurangan kesenjangan dalam akses layanan dasar.  

Keempat, Penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMD Air Minum memiliki beberapa implikasi penting terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta kewajiban pembagian dividen kepada pemerintah daerah.***

Wallahu a’lam

Garut, 18 Oktober 2024

Red/K.101