Jakarta, Kabariku- Dugaan kekayaan tidak wajar yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan penyelenggara negara lainnya sebaiknya tidak ditangani Kedeputian Bidang Pencegahan Dan Monitoring KPK yang membawahi Direktorat PP LHKPN.
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98), Hasanuddin, SH., menyampaikan, Sebab temuan kecurigaan kekayaan tak wajar ini setelah viral di berbagai media massa (medsos) dan desakan Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD bahwa ada dugaan pencucian uang dalam Harta Kekayaan RAT.
“Jadi bukan tindak lanjut Harta Kekayaan yang dilaporkan dalam prosedur LHKPN yang menjadi kewenangannya Deputi Pencegahan dan Monitoring,” kata Hasanuddin. Kamis (2/3/2023).
“Sebab itu, sebaiknya ditangani oleh Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyelidikan KPK,” imbuhnya.
Menurutnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan sudah tidak berkompeten.
“Dan dianggap tidak dapat berbuat banyak terhadap LHKPN Penyelenggara Negara yang Tak Wajar, setidaknya dalam masalah RAT”.
SIAGA 98 berharap ini ditangani oleh kedeputian penindakan. Agar kekayaan tidak wajar ini dapat diselidiki dan ditemukan pidana asalnya, sehingga pidana lanjutannya (TPPU) efektif.
“Dalam hal semata mengedepankan TPPU tanpa ditemukan alat bukti yang cukup bahwa hal tersebut bersumber dari tindak pidana korupsi, maka berpotensi kekayaan tak wajar tersebut lolos jerat pemidanaan,” terangnya.
Hasanuddin menegaskan, Pembuktian terbalik saja tidak memadai, sebab di dalam UU TPPU pemidanaan perampasan (bagi seseorang) tidak ada, justeru adanya di UU TPK, dimana pidana lanjutannya (Kekayaan Tak Wajar) secara bersamaan dibuktikan dengan pidana asalnya (TPK).
“Apalagi, unsur menyembunyikan dan menyamarkan sudah hilang saat penyelenggara negara melaporkan kekayaannnya secara terbuka melalui prosedur LHKPN,” tandasnya.***
Red/K.000
Discussion about this post