Transparansi Capaian Kinerja, KPK Rilis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci capaian kinerja tahun 2022 melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

KPK melalaui Jubir Ali Fikri, SH., mengatakan, Laporan ini dibuat sebagai bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban KPK kepada para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

“KPK mencatat capaian kinerja organisasi tahun 2022 sebesar 101,22%. Capaian ini didapat dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari empat perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, akuntabilitas, proses internal, dan kapabilitas organisasi,” kata Ali. Kamis (2/3/2023).

Disebutkan, Selama 2022 KPK juga memiliki tiga program unggulan yakni Paku Integritas, yang merupakan program untuk meningkatkan integritas para Penyelenggara Negara; Desa Antikorupsi yaitu program untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta Politik Cerdas Berintegritas, yaitu program yang bertujuan untuk mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi.

Kemudian pada tahun 2023 ini, KPK memiliki enam Arah Kebijakan yang mencakup peningkatan kepercayaan publik; pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); pelaksanaan kegiatan unggulan (PAKU Integritas, Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, pembentukan Penyuluh Antikorupsi, dan Ahli Pembangun Integritas); dukungan terhadap pemenuhan RP JMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penindakan tindak pidana korupsi yang memberi efek jera, hingga Keterpaduan sistem informasi.

Sedangkan program KPK yang menjadi Prioritas Nasional 2023 diantaranya Survei Penilaian Integritas, Monitoring Stranas PK, Asset Recovery, Pengembangan SPPT TI, dan Survei Integritas Pendidikan.

“KPK telah memaparkan capaian ini kepada Dewan Pengawas KPK sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi, dan menyampaikannya kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian PAN RB,” papar Ali.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk diketahui, pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi oleh KPK dilakukan melalui Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga strategi ini dijalankan secara simultan dan terintegasi oleh lima kedeputian yaitu Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; Pencegahan dan Monitoring; Penindakan dan Eksekusi; Koordinasi dan Supervisi; Informasi dan Data; serta Sekretariat Jenderal sebagai prime over kelembagaan.***

LAKIP KPK 2022 dapat diunduh melalui tautan https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/3000-laporan-akuntabilitas-lakip-kpk-2022.

Red/K.000

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini

Tinggalkan Balasan