• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Jumat, Januari 9, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Kabar Terkini

Repdem Apresiasi Kejagung Tangkap Mafia Minyak Goreng, Konsisten Tuntut Presiden Pecat Lima Menteri

Redaksi oleh Redaksi
20 April 2022
di Kabar Terkini
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Kabariku- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap PDI Perjuangan, menyambut baik langkah Kejaksaan Agung menangkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan beberapa pihak swasta yang ditangkap sehubungan penyulundupan minyak goreng.

Akan tetapi, Repdem memberi catatan bahwa kenaikan harga hingga 86 persen dari HET Minyak Goreng di bulan Februari 2022 tetap memberatkan rakyat. Bahkan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi justru mencabut peraturan HET tersebut sebagai keterpihakan terhadap kapitalis pasar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Repdem terus mengingatkan, bahwa harga minyak goreng harus segera diturunkan seperti semula agar tidak menyusahkan rakyat,” kata Abdi Edison, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem). Rabu (20/4/2022).

RelatedPosts

Refleksi 52 Tahun Malari dan HUT ke-26 Indemo: Korupsi Ancaman Demokrasi dan Ekologi

Sinergi BNN Bersama Bea Cukai dan Imigrasi Bongkar “Dapur” Peracikan Narkotika di Apartemen Jakarta

Seabad Panas Bumi Kamojang: Tonggak Swasembada Energi Nasional

Namun apa yang terjadi sekarang ini? Abdi Edison menilai kebijakan tersebut dinilai meninggalkan prinsip kemakmuran rakyat. Empat Menteri disebutkan Abdi, ancang-ancang kontestasi 2024.

“Justru semakin meninggalkan prinsip kemakmuran rakyat. Para menteri seperti Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Muhammad Lutfi, Bahlil Lahadalia dan Erick Thohir tidak punya nalar untuk sejalan dengan visi Presiden,” katanya.

“Masing-masing sibuk memperkaya diri atau ancang-ancang kontestasi 2024,” imbuhnya.

Lebih jauh Abdi Edison mengatakan, Hari ini Bangsa Indonesia disibukkan LBP yang mengamankan kolega investornya yang masuk untuk memperkaya diri melalui perusahaan-perusahaan miliknya.

“Belum cukup puas dengan keserakahan merampok rakyat dan negara selama pandemi dengan permainan tes PCR, Antigen, bahkan vaksin,” ujarnya.

Kegaduhan dan hoax dianggapnya merusak Republik Indonesia dengan ketamakan kekuasaan.

Baca Juga  PPKM Level Diperpanjang, Presiden Jokowi: 'Secara Keseluruhan Penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa-Bali Memiliki Perkembangan Cukup Baik

“Makanya dia harus bikin gaduh dan hoax karena justru dia bersama Airlangga yang tamak kekuasaan. LBP, Airlangga, Lutfi, Bahlil dan Erick ini kerjanya cuma merusak Republik Indonesia saja,” cetusnya.

Ketua DPN Repdem ini berujar, Tidak punya naluri untuk kesejahteraan rakyat.

“Di kepala mereka isinya cuma duit, duit dan duit. Memperkaya diri. Lainnya tidak,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut dia, Repdem meminta Presiden untuk mengembalikan HET Minyak Goreng, membuat pabrik CPO milik negara, menunda kenaikan harga listrik, solar, pertalite dan gas 3kg sampai ekonomi masyarakat pulih dari dampak pandemi.

“Presiden tidak boleh terjebak oleh opini dan permainan kelima brutus ini. Kalau mau kasih hadiah ke rakyat, pecat lima menteri ini. Angkat menteri yang jelas tertib sejalan dengan visi presiden dan nalurinya membangun ekonomi kerakyatan. Jangan lagi terulang membiarkan brutus di lingkungan kabinet,” tutup Abdi Edison.***

Red/K.000

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: airlangga hartartoDPN RepdemKemendagLuhut Binsar PanjaitanPresiden Jokowi
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Aktivis Indonesia Satu (AIS) Minta Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Nota Protes ke Presiden Jokowi. Ini Sebabnya

Post Selanjutnya

Tegas, Presiden Jokowi Minta Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng

RelatedPosts

Refleksi 52 Tahun Malari dan HUT ke-26 Indemo: Korupsi Ancaman Demokrasi dan Ekologi

9 Januari 2026
Empat orang jaringan internasional peredaran gelap narkotika dengan modus baru diamankan dalam Operasi Pengamanan Nataru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (dok Biro Humas Protokol BNN RI)

Sinergi BNN Bersama Bea Cukai dan Imigrasi Bongkar “Dapur” Peracikan Narkotika di Apartemen Jakarta

7 Januari 2026
Kawah Kareta di Dusun Kamojang Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (dok Kabariku)

Seabad Panas Bumi Kamojang: Tonggak Swasembada Energi Nasional

6 Januari 2026

Transformasi Pertamina: Tiga Subholding Dilebur, Direksi Baru Disiapkan

31 Desember 2025
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari saat konferensi pers di Jakarta. (Foto: Tangkapan layar YouTube BNPB)

Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan Pascabencana Aceh Tunjukkan Kemajuan Pesat

31 Desember 2025

KPK Terbitkan SP3 Kasus Konawe Utara, SIAGA 98: Sah Secara Hukum

29 Desember 2025
Post Selanjutnya

Tegas, Presiden Jokowi Minta Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng

Jelang Libur Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H, Pemkab Garut Siapkan Optimasi Kepariwisataan

Discussion about this post

KabarTerbaru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Humas Kemenko Kumham Imipas)

Yusril: Pilkada Langsung maupun via DPRD Sama-Sama Konstitusional

9 Januari 2026
Ketua KPK Setyo Budyanto (tengah) dengan sejumlah pimpinan KPK dan Jubir KPK. (Foto: Humas KPK)

Pemulihan Aset KPK Mencapai Rp1,53 Triliun, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir

9 Januari 2026

Mukab VIII KADIN Garut Diikuti Satu Calon, Panitia Tegaskan Komitmen Rekonsiliasi Organisasi

9 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Selain Yaqut, Stafsus Gus Alex Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji

9 Januari 2026
Sandri Rumanama paparkan peran strategis Polri dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (Ist)

Di Balik Layar Asta Cita Presiden Prabowo: Polri dan Dapur MBG Nasional

9 Januari 2026
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: kemenag.go.id)

Gus Yaqut Resmi Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji

9 Januari 2026
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, bersama pihak terkait melaksanakan peninjauan aktivitas penambangan Galian C di 3 lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (5/1/2026).

Dukung Bupati-Wabup Garut Tertibkan Galian C, Ekspedisi 57: Kebijakan Berani Lindungi Warga dan Lingkungan

9 Januari 2026
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo

KPK Dukung Reformasi Yudisial MA: Perkuat Integritas Aparatur Peradilan Tutup Celah KKN

9 Januari 2026

Refleksi 52 Tahun Malari dan HUT ke-26 Indemo: Korupsi Ancaman Demokrasi dan Ekologi

9 Januari 2026

Kabar Terpopuler

  • Profil Komjen (Purn) Chryshnanda Dwilaksana, mantan Kalemdiklat Polri dan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri

    Menutup Masa Dinas, Komjen Chryshnanda Tinggalkan Warisan Reformasi di Tubuh Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KUHP Baru Berlaku Januari 2026, Menkum: Disusun 63 Tahun Gantikan Produk Hukum Kolonial

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Di Balik Penertiban Kawasan Hutan, Transparansi Kinerja Satgas PKH Dipertanyakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jejak Presiden Prabowo dan Jenderal LB Moerdani di Sekolah Kader Taruna Nusantara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 139 Personel Polres Garut Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Profesionalisme dan Integritas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Garut Evaluasi Galian C, Tiga Lokasi di Banyuresmi-Tarogong Kaler Dihentikan Sementara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Isu Ijazah Jokowi: Partai Demokrat Layangkan Somasi atas Konten yang Seret Nama SBY

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com