Syukuran di Depan Gedung KPK, Warga Pati Rayakan Harapan Baru Tanpa Korupsi

Jakarta, Kabariku— Pagi itu, Kamis (12/2/2026), halaman Gedung Merah Putih tak seperti biasanya. Dua bus besar pariwisata terparkir rapi di samping Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari dalamnya, puluhan warga Kabupaten Pati turun membawa spanduk sederhana, wajah-wajah lelah tapi penuh semangat. Mereka datang bukan untuk marah-marah, melainkan hadir untuk bersyukur atas penetapan tersangka terhadap Bupati non-aktif Pati, Sudewo.

Sekitar pukul 10.00 WIB, rombongan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai berkumpul. Di antara mereka, tampak lima tumpeng lengkap dengan lauk-pauknya.

Di depan gedung lembaga antirasuah itu, mereka bermunajat, memanjatkan doa, lalu menggelar syukuran kecil-kecilan. Bagi mereka, penangkapan Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah sebuah penanda yakni harapan baru bahwa hukum masih bekerja.

“Kami datang sekitar 89 orang dengan dua bus. Ini bentuk rasa syukur dan terima kasih kami kepada KPK,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Muhammad Saiful Huda, usai menggelar aksi syukuran di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/2/2026).

Usai berdoa, mereka duduk bersama, memotong tumpeng, dan makan sederhana di halaman gedung KPK. Pemandangan itu kontras dengan citra demonstrasi pada umumnya. Tak ada teriakan, tak ada amarah berlebihan. Yang ada justru suasana reflektif, seolah warga Pati ingin menandai satu babak baru dalam perjalanan daerah mereka.

Bagi Saiful dan kawan-kawan, kasus yang menjerat Sudewo bukan sekadar perkara hukum satu orang pejabat. Lebih dari itu, ia adalah cermin panjangnya masalah tata kelola pemerintahan di Pati.

“Apa yang terjadi pada Pak Sudewo harus jadi pelajaran bagi semua institusi pemerintahan di Kabupaten Pati,” kata Ipul sapaan akrabnya.

“Masyarakat Pati sudah jengah, sudah geram dengan praktik-praktik korupsi.” sambung Ipul dengan nada tegas.

Kegeraman itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi di tingkat daerah Pati bahkan hingga desa kerap jadi buah bibir. Menurutnya, praktik-praktik itu perlahan menggerogoti kepercayaan publik. Karena itu, ia berharap kepada KPK kasus ini tak berhenti pada satu nama.

“Semoga ini jadi momentum perbaikan tata kelola. Korupsi itu musuh kita bersama. Bahkan, korupsi itu membunuh rakyat,” tandasnya.

Tak hanya menyampaikan dukungan moral, mereka juga membawa agenda yang lebih panjang. Lima orang perwakilan mereka diterima audiensi oleh pihak KPK. Dalam pertemuan itu, mereka mendorong agar pengusutan kasus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya.

Selain itu, mereka juga meminta KPK ikut terlibat dalam pendidikan antikorupsi berbasis desa di wilayah Pati. Bagi mereka, pencegahan tak cukup hanya lewat penindakan.

“Masyarakat di desa, di kampung-kampung, harus tahu korupsi itu apa. Supaya ke depan praktik-praktik seperti ini tidak terulang lagi di Pati,” kata Ipul.

Isu lain yang turut mereka suarakan adalah persoalan agraria yang diduga melibatkan PT RSA di wilayah Pati, yang menurut mereka juga mengandung indikasi korupsi. Harapannya, KPK tak menutup mata dan ikut menelusuri persoalan tersebut.

Perjalanan rombongan ini sendiri bukan tanpa pengorbanan. Mereka berangkat dari Pati sehari sebelumnya, sekitar pukul 16.00 sore Rabu (11/2/2026) dengan biaya swadaya.

Tumpeng yang dibawa pun hasil iuran bersama sebagai simbol sederhana dari solidaritas warga yang ingin melihat daerahnya bersih dari korupsi.

Bagi warga Pati, aksi ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari harapan bahwa siapa pun yang kelak memimpin daerah mereka harus belajar dari kasus ini. Sebab, menurutnya, kekuasaan bukan untuk diperdagangkan, dan jabatan bukan untuk dipertaruhkan demi keuntungan pribadi.

“Kita tidak bisa melihat Indonesia yang lebih merdeka kalau korupsi masih merajalela. Korupsi harus benar-benar ditinggalkan, secara tegas dan tuntas,” kata Ipul menutup perbincangan.

Di bawah langit Jakarta yang mendung, syukuran kecil itu pun selesai. Namun bagi warga Pati, perjuangan melawan korupsi baru saja dimulai. Mereka pun melanjutkan aksinya di sekitaran Istana Negara yang biasa dikenal sebagai aksi Kamisan.