Apresiasi Satgas PKH, Presiden Prabowo Tekankan Integritas Yudikatif dan Perlindungan Aset Negara

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi yudikatif serta menjalankan penegakan hukum secara tegas guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang optimal akan menjadi kunci perbaikan berbagai sektor kehidupan nasional.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden.

Menurut Kepala Negara, upaya penyelamatan aset dan kekayaan negara merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Presiden menilai kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Apresiasi Capaian Satgas PKH

Presiden Prabowo juga mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan aset negara.

Meski demikian, Presiden menilai masih banyak potensi kekayaan negara yang harus diamankan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” katanya.

Presiden memastikan pemerintah akan terus mengambil langkah tegas melalui penegakan hukum yang konsisten demi memperkuat negara dan menjaga kepentingan rakyat.

“Kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit lebih hebat lagi,” ungkapnya.

Perkuat Sektor Yudikatif

Selain penegakan hukum, Presiden turut menyoroti pentingnya penguatan sektor yudikatif sebagai fondasi terciptanya sistem peradilan yang berintegritas dan independen.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim menjadi langkah strategis agar lembaga peradilan terbebas dari praktik suap dan intervensi.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu Hakim-Hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan seluruh insan peradilan agar menjaga integritas dan memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.
Presiden menilai setiap putusan pengadilan akan selalu mendapat perhatian dan penilaian publik.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan,” kata Presiden.

“Hakim-Hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya.*

Baca juga :