GMNI Jakarta-HMI Desak Audit Proyek KDMP, Soroti Dugaan Selisih Anggaran Rp112 Triliun

Jakarta, Kabariku.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi dan pengawasan terhadap proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran proyek yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik.

Dalam orasinya, Dendy menyoroti dugaan adanya selisih antara anggaran proyek dengan realisasi fisik di lapangan. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan audit secara menyeluruh guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 miliar. Ada Rp1,4 miliar yang diduga tidak sesuai peruntukan per desa. Jika dikalikan 80 ribu titik, nilainya sangat besar. Karena itu kami meminta ada audit menyeluruh agar semuanya terang benderang,” ujar Dendy.

Menurutnya, proyek KDMP pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Soroti Tata Kelola dan Pengawasan

Selain meminta audit anggaran, massa aksi juga menyoroti pentingnya tata kelola proyek yang akuntabel, termasuk dalam pengadaan logistik dan material pembangunan.

GMNI Jakarta turut menyampaikan pandangannya terkait keterlibatan berbagai unsur dalam proyek strategis desa. Mereka berharap seluruh proses pengelolaan program tetap berjalan sesuai regulasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin program desa benar-benar berpihak kepada rakyat dan dikelola secara terbuka. Transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” kata Dendy.

Dalam aksinya, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari audit total proyek KDMP, penguatan penggunaan produk dalam negeri, hingga optimalisasi peran koperasi desa dalam mendukung ekonomi masyarakat lokal.

Dorong Penegakan Hukum Transparan

GMNI Jakarta dan HMI Jakarta berharap aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, dapat menindaklanjuti berbagai masukan publik secara profesional dan objektif.

Mereka juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal program pembangunan desa agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, program yang menggunakan uang rakyat harus benar-benar diawasi bersama agar manfaatnya maksimal untuk masyarakat desa,” tutup Dendy.