Jakarta, Kabariku – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.
“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan putusan sela dalam persidangan yang digelar pada Jumat (11/04/2025).
Majelis hakim menilai bahwa keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Hasto telah masuk dalam ranah materi pokok perkara. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansi atau pembuktian.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan,” lanjut hakim.
Hasto dan Tim Kuasa Hukum Ajukan Banding
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan sela tersebut.
“Kami akan menyatakan banding terhadap putusan sela ini. Tentu nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan pokok perkara,” kata Maqdir di hadapan majelis hakim.
Ia juga meminta kepada jaksa penuntut umum agar segera menginformasikan daftar saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan, guna kepentingan strategi pembelaan dan pendalaman materi.
“Kami harapkan jaksa segera memberikan nama-nama saksi demi kelancaran pemeriksaan yang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang,” imbuhnya.
Didakwa Halangi Penyidikan dan Terlibat Suap PAW
Dalam surat dakwaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Hasto dengan dua dakwaan utama, yakni menghalangi penyidikan dan memberikan suap bersama pihak lain untuk mengatur PAW anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan I.
Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku, melalui Nur Hasan (penjaga Rumah Aspirasi PDIP), untuk merusak barang bukti berupa telepon genggam setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, ia juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, melakukan tindakan serupa.
Tak hanya itu, Hasto juga didakwa bekerja sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan agar KPU menyetujui permohonan PAW atas nama Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hasto telah melakukan perintangan penyidikan kasus yang menyeret Harun Masiku. Perintangan tersebut berupa perintah untuk merendam handphone (HP) dan meminta Harun Masiku standby di DPP PDIP.
Adapun, untuk perintangan penyidikan, Hasto didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.
Sedangkan untuk suap, didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post