PIJAR 98: Tolak Wacana RUU Konsesi Tambang Perguruan Tinggi

oleh :
Kuldip Singh
SekJen PIJAR Indonesia 1998

Jakarta, Kabariku – Ada apa dengan negara ini? Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa beliau berkehendak memimpin pemerintahan yang bersih, yang bekerja dan mengabdi sungguh-sungguh untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menjalankan pemerintahan yang benar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tetapi para politisi di DPR, kaum akademisi dan rektor Perguruan Tinggi Negeri malah mengusulkan RUU inisiatif DPR yang membolehkan perguruan tinggi memperoleh konsesi tambang. Sementara itu Koperasi penambang rakyat tidak diperbolehkan.

Lalu bagaimana dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendasarkan pada nilai dan moral serta pengabdian akan dibawa?

Benteng Ilmu Pengetahuan Bukan Alat Bisnis Perguruan tinggi seharusnya menjadi pilar moral dan intelektual bangsa. Tri DharmaPerguruan Tinggi yang berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menuntut institusi ini untuk mendukung pembangunan yang beretika dan berkelanjutan. Jika perguruan tinggi diperbolehkan mendapatkan konsesi tambang, yang terjadi adalah mengorbankan nilai keilmuan demi kepentingan finansial dan mengalihkan fokus perhatian perguruan tinggi dari misi pengabdian kepada masyarakat, ini jelas bertolak belakang dengan idealisme pendidikan.

Risiko Politik Uang Dan Korupsi

Jika usul inisiatif DPR yang membolehkan perguruan tinggi terlibat dalam bisnis tambang, hal ini akan membuka ruang bagi intervensi politik (politik uang) dan korupsi. Akademisi dapat tergoda untuk berkolaborasi dengan politisi demi keuntungan finansial dan perguruan tinggi bisa kehilangan kebebasan akademiknya karena terjebak dalam konflik kepentingan ekonomi itu.

Diskriminasi Terhadap Koperasi Tambang Rakyat

Aturan yang ada saat ini melarang koperasi tambang rakyat untuk beroperasi, tetapi di sisi lain malah membuka akses tambang bagi perguruan tinggi, bukankah ini cerminan ketidakadilan struktural yang nyata? Padahal, koperasi tambang rakyat itu memberdayakan masyarakat lokal yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Sebaliknya, memberikan konsesi kepada perguruan tinggi bisa memusatkan kekayaan di kalangan elite akademik dan mengurangi akses masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi sumber daya.

Posisi Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan pengabdian, memiliki tugas yang tak ringan. Usul inisiatif politisi DPR dan akademisi ini cenderung merusak nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

Perguruan tinggi harus tetap ditempatkan sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat eksploitasi sumber daya alam.

Rakyat kecil, termasuk koperasi tambang rakyat seharusnya mendapat tempat yang adil dalam kebijakan sumber daya alam di daerah.

Maka Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas untuk menolak wacana RUU yang diskriminatif terhadap rakyat kecil yang berada di kampung-kampung dan desa, mereformasi secara komprehensif seluruh kebijakan tambang agar berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial, serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial, bukan agen bisnis.

Jika wacana RUU ini dibiarkan berjalan tanpa koreksi, nilai-nilai pengabdian dalam pendidikan kita akan tergusur oleh kepentingan ekonomi.

Kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi krusial untuk menegakkan moralitas, keadilan, dan kedaulatan rakyat, sambil menempatkan rakyat kecil di daerah, di desa-desa sebagai prioritas utama pembangunan nasional sesuai Visi Besar Presiden dalam Astacita.***

Jakarta, 27 Januari 2025

Red/K.101