Bangun Kepercayaan Publik, Pemerintahan Prabowo Harus Bersih Dari Pengaruh Rezim Terdahulu

Oleh: Mahardika Daulay

Kabariku – Kesadaran dan gerakan rakyat di depan DPR pada 25 sampai 1 September 2025 menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan panjang. Jalanan berubah menjadi arena benturan. Gas air mata bercampur dengan kobaran api. Fasilitas umum dirusak, pos beserta kantor kepolisian dibakar, bahkan penjarahan muncul meluas ke sejumlah wilayah, bahkan menyasar para anggota legislatif dan menteri keuangan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Keadaan yang mencekam, ini saat aparat bertindak represif. Affan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Polri Sampai Andika Siswa SMK di tangerang Tewas dengan badan Lebam. Affan Namanya seketika diyakini sebagai simbol rakyat kecil yang berjuang mencari nafkah yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan aparat negara.

Dinamika politik yang semakin memanas ini membuat publik sudah muak dengan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka lelah melihat praktk korupsi yang terang terangan dilakukan pejabat, kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pejabat negara, kartel ekonomi, mafia hukum dan pajak, serta eksploitasi sumber alam yang merusak lingkungan tanpa ada sanksi tegas. Lebih ironis lagi, beberapa menteri yang diyakini publik sebagai bagian dari kegagalan masa lalu pemerintahan Jokowi justru masuk ke dalam kabinet.

Prabowo kini dihadapkan untuk segera berbenah dari warisan rezim sebelumnya, Agar presiden prabowo bisa menjalankan tugas dan fungsi negara sesuai dengan dengan Visi Misinya.

Pilihan Prabowo Saat ini, apakah mau membersihkan lingkaran Jokowi di dalam Pemerintahan?

Kini pertanyaan utamanya adalah, apakah Prabowo akan mengambil jalan berani seperti reformis sejati, ataukah ia akan terjerat dalam lingkaran bayangan Jokowi?

Presiden Prabowo Subianto berada pada titik krusial dalam kepemimpinannya. Gelombang kritik publik terhadap kabinet dan kebijakan pemerintah menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara elite politik dengan denyut nadi rakyat. Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil.

Hentikan pola mengasuh Menteri warisan Jokowi. Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola “mengasuh” orang-orang warisan Jokowi.

Menteri dan aparatur hukum yang berpolemik, tidak berpihak dan tidak berempati sedikit pun kepada rakyat, dan gagal menunjukkan keberpihakan kebijakan, harus dicopot. Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden.

Seperti pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu perihal institusi kepolisian, langkah tegas mesti Prabowo lakukan dengan segera, reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat.

Kaitan dengan kurang profesionalnya kepolisian, ini bukan semata soal warisan institusi tersebut masih ada kepanjangan rezim sebelumnya, tapi ini soal bertambahnya korban. Sebelum terlambat, terlalu mahal pertaruhannya pak presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakan lah prerogatif memberhentikan kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur.

“Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil,” kata Pangi dikutip dari laman JPNN, Minggu (31/8/25).

Jika Prabowo membiarkan status quo, rakyat akan melihatnya tidak berbeda dengan Jokowi sebagai bagian dari masa lalu yang menyisakan krisis demi krisis. Namun jika Prabowo berani membersihkan lingkar kekuasaan dari wajah wajah lama yang penuh cacat kebijakan, publik akan mengingatnya sebagai presiden yang memilih jalan berbeda dan akan dikenang bagus.

Lalu, kalau misalnya tetap bisa berkolaborasi terus dengan warisan rezim sebelumnya, apakah ini jalan aman juga bagi Prabowo untuk kesatuan?

Masih menurut Pangi Syarwi Chaniago Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

“Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola mengasuh orang-orang warisan Jokowi,” katanya.

Perlu diingat dan ini penting, saat ini posisi wakil presiden adalah Gibran Rakabuming Raka, beliau anak kandung langsung dari Jokowi. Prabowo jangan sampai membukan jalan bagi Gibran dan kroninya untuk melangkah dengan mulus ke kursi presiden, ini bukan hanya soal nasib pemerintahan Prabowo, tetapi juga arah demokrasi Indonesia di masa depan.