Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan tujuh sebagai tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 4 Oktober malam.
Salah satunya adalah Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin.
“Menetapkan tujuh orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron didampingi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (08/10/2024).
“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” lanjutnya.
Selain Sahbirin, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yakni Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Yulianti Erlynah (YUL), Ahmad (AMD) selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, dan Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Kelimanya merupakan penerima.
Dari ketujuh tersangka, dua diantaranya, YUD dan Ahmad (AMD) merupakan pihak swasta. Diduga terjadi pemberian dari keduanya setelah mendapatkan proyek.
Dijelaskan, dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah YUD bersama AND, untuk pekerjaan: Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswanui Kharya Mandiri (PT WKM), dengan nilai pekerjaan Rp23 Miliar (Rp 23.248.949.136,00).
Kemudian, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (PT HIU), dengan nilai pekerjaan Rp22 Miliar (Rp 22.268.020.250,00).
Dan pembangunan Kolam Renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penydia terpilih CV Bangun Banua Bersama (CV BBB), dengan nilai pekerjaan Rp9 Miliar (Rp9.178.205.930,00).
Ghuforn merincikan, Penyelidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, dari AMD yaitu1 (satu) buah kardus coklat berisikan uang Rp1 Milyar; 1 (satu) buah tas duffel warna hitam berisi uang Rp1,2 Milyar; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan uang Rp1 Milyar.
Kemudian, 1 (satu) buah kardus kuning dengan foto wajah “Paman Birin” berisikan uang Rp800 Juta, lalu 1 (Satu) buah kardus bertuliskan “atlas” berisi uang Rp1,2 Milyar dan 1 (satu) buah kardus air mineral berisi uang Rp710 Juta.
Sementara dari YUL diamankan 1 (satu) buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp 1 Milyar; 1 (satu) buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp 1,3 Milyar; 1 (satu) buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisikan uang sejumlah Rp1Milyar; 1 (satu) buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisikan uang Rp 350.000.000; 4 bundle dokumen yang diduga terkait dengan perkara; 2 (dua) lembar post it berwarna kuning bertuliskan “Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%. 3).
Kemudian dari YUD, barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip atau setoran (transfer, kliring, inkaso) Bank Kalsel berwarna merah muda dengan keterangan “setoran tunai Rp600.000.000,00” .
Dari FEB diantaranya, 1 (satu) buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp 1 Milyar; 1 (satu) buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp 1 Milyar; 1 (satu) buah koper warna abu-abu berisikan uang sejumlah Rp 1 Milyar; 1 (satu) buah kresek hitam besar yang berisi uang sejumlah USD500 dan Rp236.960.000.
“Diduga bahwa 1 (satu) buah kardus coklat berisikan uang Rp 1 Milyar merupakan fee 5% untuk SHB dari YUD bersama AND terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu Pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, Pembangunan Kolam Renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan Pembangunan Gedung Samsat,” papar Ghufron.
Terhadap sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh Penyelidik KPK pada YUL, FEB dan AMD dengan total sekitar Rp12 miliar (Rp12.113.160.000,00) dan USD500,00 merupakan bagian dari fee 5% untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Prov. Kalsel.
“Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB telah dilakukan ekspos pimpinan dan disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan,” ungkapnya.
SHB selaku Gubernur Kalsel, bersama SOL, YUL, AMD, dan FEB diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kemudian YUD bersama AND diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 Tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2024 s.d. 26 Oktober 2024. Terhadap 4 Tersangka SOL, YUL, AMD, FEB, di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur, di Gedung KPK K4.
Sedangkan Tersangka YUD, dan AND di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur, di Gedung KPK C1. 16. Sampai dengan saat ini, Penyidik masih terus berupaya mengamankan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab terhadap peristiwa pidana ini.
“Sampai dengan saat ini, penyidik masih terus berupaya mengamankan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab terhadap peristiwa pidana ini,” tutup Ghufron.***
Red/K.101
Discussion about this post