Pj Bupati Garut Jangan Salah Langkah

oleh :
Kundrat Kanda Permana
Dewan Pakar KAHMI Garut,
Pemerhati Pembangunan Daerah

Garut, Kabariku- PJ Bupati Garut pengganti Rudi Gunawan, yang sudah beberapa bulan mengisi tampuk kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Garut harus hati-hati jangan sampai salah langkah. Karena masyarakat Garut memiliki keunikan khusus yang berbeda dengan daerah lain.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Setidaknya ada 3 fungsi yang melekat pada seorang Bupati;
Pertama, sebagai Pemimpin administratif, Bupati bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap program pemerintah, baik itu yang merupakan kepanjangan dari Pemerintah Pusat ataupun program yang khusus dibuat untuk kebutuhan lokal masyarakat Garut.

Dalam hal ini, PJ Bupati harus mengerti keadaan di internal pegawai pemerintahan Garut. Karena terkadang ada oknum birokrat yang bertindak membawa aspirasi kelompok tertentu, yang kadang berseberangan dengan visi Bupati itu sendiri. Sehingga sehebat apapun Visi seorang Bupati, ketika pelaksanaanya di lapangan jadi tidak produktif.

Kedua, sebagai Pemimpin Masyarakat, seorang Bupati harus paham benar kondisi masyarakat Garut, baik dari sisi demografis, dan sosial budaya.

Seorang pemimpin sejati tentu harus bisa meraba kebutuhan masyarakatnya, karena kalau tidak jeli bisa salah langkah. mengingat selama ini aspirasi masyarakat belum terkanalisasi dengan baik.

Secara teori mestinya Wakil Rakyat lah yang berperan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi faktanya tidaklah demikian. Wakil Rakyat sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Itu terlihat dari program yang dianggarkan kebanyakan adalah aspirasi dari pengusaha, sehingga program bukan mengarah pada kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat, melainkan hanya memenuhi kepentingan pengusaha APBD.

Saya menyimak berbagai perbincangan politik para tokoh Garut menjelang PILKADA kedepan, baik di lingkungan birokrasi maupun dari kalangan partai politik, tak satu pun mereka berpikir tentang visi dan gagasan. Yang selama ini mengemuka hanyalah siapa yang punya uang dan punya tiket.

Ketiga, Bupati sebagai Pemimpin ide dan gagasan, dengan kata lain seorang Bupati harus memiliki nilai lebih, dia tak sekedar jadi pemimpin administratif melainkan juga punya visi yang brilian.

Kenapa ini penting? karena seorang Bupati dalam menjalankan roda pemerintahanya, akan dieksekusi oleh para birokrat di tiap Dinas. Dan para birokrat, dia dicetak untuk bekerja sesuai prosedur dan arahan, mereka tak dirancang untuk berinovasi.

Oleh karena itu Jika pemimpin tak punya gagasan baru, maka pemerintah tak ubahnya hanyalah kontraktor kepemimpinan, bukanlah perencana.

Melihat fakta diatas, maka dipandang perlu bagi PJ Bupati Garut untuk melakukan terobosan berupa langkah-langkah berikut :

Pertama, menggandeng kelompok tengah, kelompok tengah ini cukup signifikan dalam mempengaruhi efektifitas pembangunan Daerah, selain itu pula punya potensi untuk menghambatnya.

Kelompok tengah yang dimaksud bisa berasal dari kalangan aktivis, pengusaha UMKM, tokoh intelektual, para pelaku ekonomi kreatif, tokoh budaya, dan lainnya.

Kenapa mereka perlu digandeng? Karena mereka hakikatnya adalah parlemen bayangan, mereka terkoneksi pada masyarakat bawah yang mengetahui persis apa kebutuhan masyarakat bawah yang aspirasinya tak bisa tersalurkan lewat wakil rakyat.

Selama ini orientasi program khususnya anggaran belanja publik, masih terkonsentrasi pada sebagian masyarakat yang tidak punya efek sistemik. Seperti bansos misalnya, dimana program hanya tertuju pada satu dua orang, dan efek peningkatan ekonominya tidak menyebar.

Sementara banyak pelaku usaha kreatif berbasis komunitas kurang diperhatikan, padahal mereka punya jejaring kuat.

Generasi milenial sekarang dihadapkan pada ketidakpastian, di satu sisi mereka dibesarkan di alam yang berbeda dimana mereka harus bisa bersaing dengan masyarakat global yang kian terdigitalisasi, di sisi lain belum ada regulasi yang bisa membuat mereka yakin bahwa pililihanya adalah sesuatu yang tepat.

Kedua, Bupati mesti sadar bahwa Garut bukanlah daerah yang berdiri sendiri, dimana Garut adalah bagian dari Jawa Barat dan Indonesia. Sebagai pemerintahan yang ada di struktur paling bawah, tentu Pemerintah Kabupaten hanya menjadi penerus program pusat, tetapi tidak terpikirkan bagaimana daerah dapatkan manfaat yang besar dari pemerintahan pusat, baik dalam kebijakan anggaran, maupun kebijakan strategis lainnya.

Orang Garut memiliki wakil rakyat di tingkat nasional, juga di provinsi. Sejauh mana kehadiran wakil rakyat tersebut punya peran positif dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Garut guna membangun masarakat Garut.

Perlu diingat bahwa manusia sebagai pemimpin bertugas memakmurkan bumi, bukan memakmurkan keluarga dan golongannya, apalagi untuk itu malah dicapai dengan merusak bumi.***

Garut, 6 April 2024

Red/K.101