Jakarta, Kabariku- Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi produk pertambangan, khususnya nikel, dihambat sejumlah negara.
Diketahui, dengan kebijakan itu, Indonesia kini tak lagi mengekspor nikel dalam bahan mentah, melainkan dalam produk jadi.
Namun ternyata upaya Indonesia menjadikan nikel sebagai bahan baku industri di negeri sendiri tersebut, diusik negara luar. Ini harus dilawan. Dan seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, Indonesia akan melawan kebijakan pihak luar yang mencampuri urusan dalam negeri tersebut.
Sikap Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara yang ngotot menentang kebijakan Indonesia dalam penghentian ekspor nikel.
Bahkan gara-gara kebijakan tersebut, AS tak memasukkan mobil listrik yang mengandung komponen nikel Indonesia dalam daftar yang akan diberi insentif pajak.
Uni Eropa
Uni Eropa juga menggugat Indonesia ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) pada tahun 2020 atas kebijakan hilirisasi nikel tersebut.
Parahnya, WTO menyatakan Indonesia kalah pada Oktober 2022.
Tak cukup melakukan gugatan, Uni Eropa pun menerapkan kebijakan trade barrier yang memberikan dampak tidak dapatnya anti dumping dan anti subsidi atas produk iron steel Indonesia.
Terkait gugatan Uni Eropa tersebut, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022. Jokowi menegaskan, Indonesia akan tetap terus menjalankan hilirisasi produk pertambangan nikel.
IMF
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pun ikut-ikutan merecoki kebijakan hilirisasi Indonesia. Lembaga ini sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor nikel.
Dalam kajian IMF, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.
IMF meminta Indonesia melakukan analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi serta hasilnya diinformasikan secara berkala.
Indonesia Melawan
Terkait sikap dunia internasional tersebut, Indonesia tentu saja melawan.
Seperti ditegaskan Presiden Jokowi, kebijakan hilirisasi produk tambang, terutama nikel, akan terus dijalankan.
“Jika terus diusik, kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini semua demi kemajuan,” katanya beberapa waktu lalu.
Jokowi mengatakan, Indonesia harus tetap berani maju dalam menghadapi gugatan WTO.
“Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujarnya.
Hal sama dilontarkan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut, sikap beberapa negara tersebut sebagai upaya menjegal Indonesia menjadi negara maju.
“Kita ini punya tujuan menjadi sebuah negara berkembang jadi negara maju, bukan hanya dari pendapatan per kapita, itu hanya 1 syarat. Tapi syarat lainnya adalah industrialisasi,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers, Jumat (30/6/2023).
Terkait pernyataan IMF, Bahlil malah menyoroti kebijakan keliru badan dunia itu di masa lalu ketika Indonesia dilanda krisis monoter tahun 1998.
Saat diterpa krisis moneter tahun 1998, Indonesia mendapatkan rekomendasi dari IMF agar industri-industri di dalam negeri ditutup, bansos juga ditutup. Kemudian bunga kredit dinaikkan.
Hasilnya, hampir semua pengusaha kolaps, kredit-kredit macet asetnya diambil. Dan pemulihan ekonomi Indonesia sangat lambat.
“Dia (IMF) sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita mengikuti dokter yang sudah menjadikan kita di ruang rawat inap tapi kita dimasukkan ke IC? Ibarat sakit, kita yang tadinya tidak perlu operasi total malah dioperasi, dan begitu operasi, operasinya malah gagal,” ujarnya.***
Red/K-1001
Discussion about this post