KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Dua Lainnya Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumnkan penetapan tiga orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan informasi terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan, Ali Fikri, SH., Senin (28/11/2022) malam.

Ali Fikri menuturkan, Dalam proses penyidikan perkara Hakim Agung Sudrajat Dimyati (SD) dkk, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain.

“Dalam proses penyidikan perkara dengan tersangka SD dkk, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tiga tersangka,” terang Ali.

Tiga tersangka tersebut, yakni: Gazalba Saleh (GS) Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Prasetio Nugroho (PN) Hakim Yustisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA RI dan Asisten Hakim Agung GS, dan Redhy Novarisza (RN), Staf Hakim Agung GS.

“Untuk kebutuhan dari proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka PN dan Tersangka RN dengan waktu masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung tanggal 28 November 2022 s/d 17 Desember 2022,” ujar Ali.

Disebutkan, PN ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih,sementara RN ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC.

Ali menyebut KPK juga telah memanggil Gazalba Saleh pada hari ini, namun yang bersangkutan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang.

“KPK berharap sikap kooperatif tersangka GS untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik pada waktu penjadwalan berikutnya yang suratnya segera dikirimkan,” katanya.

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya.

Hari ini, KPK juga telah memanggil Tersangka GS dan kami telah menerima konfirmasi dari yang bersangkutan untuk dilakukan penjadwalan ulang.

“KPK berharap sikap kooperatif Tersangka GS untuk hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik pada waktu penjadwalan berikutnya yang suratnya segera dikirimkan,” tegas Ali.

Diketahui sebelumnya KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai Tersangka, sbb :

1. Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
2. Elly Tri Pangestu (ETP) Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung;
3. Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
4. Muhajir Habibie (MH), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Nurmanto Akmal (NA), PNS Mahkamah Agung;
6. Albasri (AB), PNS Mahkamah Agung;
7. Yosep Parera (YP), Pengacara;
8. Eko Suparno (ES), Pengacara;
9. Heryanto Tanaka (HT), Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID); dan
10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.

Konstruksi Perkara

Bermulai di awal tahun 2022, adanya perselisihan di internal koperasi simpan pinjam Intidana (ID) kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. 

YP dan ES ditunjuk oleh HT sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung.

Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.

Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke MA RI. 

Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, HT menugaskan YP dan ES untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.

Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan DY sebagai salah satu staf di Kepaniteraan MA untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD202.000 (setara dengan Rp2,2 Miliar).

Untuk proses pengondisian putusan, DY turut mengajak NA yang juga selaku staf di Kepaniteraan MA.

NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf Hakim Agung GS dan PN selaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di MA RI.

Adapun salah satu anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara Terdakwa Budiman Gandi Suparman saat itu adalah GS.

Keinginan HT, YP dan ES terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.

Dalam pengondisian putusan kasasi tersebut sebelumnya juga diduga telah ada pemberian uang pengurusan perkara melalui DY yang kemudian uang tersebut diduga dibagi diantara DY, NA, RN, NP dan GS.

Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengondisian putusan di MA berasal dari HT.

Berikutnya sebagai realisasi janji pemberian uang, YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD202.000 melalui DY.

Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang SGD202.000 dari DY ke NA, RN, NP dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik.

Para Tersangka disangkakan melanggar

Atas perbuatannya, Tersangka HT, YP, da ES sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA dan DY sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***

Red/K.000

Berita Terkait :

KPK Tetapkan 10 Orang Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

KPK Lakukan Tangkap Tangan Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

Terjaring Tangkap Tangan KPK Dalam Pengurusan Perkara di MA, Yosep Parera Mengakui dan Meminta Maaf kepada Semua Pengacara di Indonesia

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap Pengurusan Perkara di MA

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini