Jakarta, Kabariku – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026.
Penetapan tersangka diumumkan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Syarief Sulaeman bersama jajaran, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
“Pada hari ini Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026,” kata Syarief.
Tiga tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini yakni DH selaku mantan Kepala BGN, SS selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
Menurut penyidik, penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap ketiganya serta pengumpulan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.
Penyimpangan Tata Kelola Program
Kasus ini bermula dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional.
Program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan angka kecukupan gizi anak sekolah itu didukung anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 yang bersumber dari APBN.
Namun dalam proses penyidikan, Kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut, terutama terkait penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG ternyata dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai Badan Gizi Nasional yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” ungkap Syarief.
Penyidik menduga sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka tetap lolos proses verifikasi karena adanya pengaturan pada Portal Mitra BGN. Bahkan, yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari dan berpotensi mencapai triliunan rupiah dalam satu tahun.
“SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari saudara DH dan saudara SS,” ujarnya.
Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa
Selain dugaan pengaturan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga tidak sesuai kebutuhan riil pelaksanaan program MBG.
Akibatnya, sejumlah pengadaan diduga mengalami mark up harga yang menyebabkan pemborosan anggaran negara.
Beberapa proyek yang menjadi fokus penyidikan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT meski perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
“Dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan sehingga terjadi pemborosan serta merugikan keuangan negara,” kata Syarief.
Kejaksaan menyatakan rangkaian penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun hingga kini besaran pasti kerugian masih dalam proses perhitungan oleh lembaga yang berwenang.
Ketiga Tersangka Ditahan di Rutan Kejaksaan
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai pasal subsidiair, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini,” pungkas Syarief.*
*Siaran Pers Nomor: PR-182/003/K.3/Kph.3/06/2026
Baca juga :
Discussion about this post