• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, Juli 27, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Opini

Kepada Pengkritik Pemerintah, Habib Syakur: ‘Jangan Gunakan Kebebasan Berpendapat Secara Bablas’

Redaksi oleh Redaksi
25 Oktober 2021
di Opini, Politik, Profile
A A
0
ShareSendShare ShareShare

JAKARTA, Kabariku- Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan tidak lantas leluasa dimanafaatkan untuk tujuan menyebar fintah, provokasi, yang berpotensi memecah belah bangsa, serta menyudukan pemerintah sah.

Apalagi, kebebasan yang kebablasan itu terus digunakan untuk merongrong kinerja pemerintah, dengan narasi meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatan.

Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik

Hal itu disampaikan oleh nisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menanggapi maraknya desakan-desakan Presiden Joko Widodo agar turun dari jabatannya.

RelatedPosts

Usai Dikukuhkan, DPC PKB Garut Bidik 9 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

Di Harlah PKB, Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil Tiga Kancil Politik Kalau Berkumpul “Bahaya”

PDI Perjuangan Dorong Pembentukan KPAD di Tangsel, 285 Anak Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2025

“Kebebasan berkumpul berpendapat berserikat sekarang ini disalahkan gunakan untuk mempengaruhi rakyat supaya tidak percaya pada pemerintah, supaya pemerintah yang sah turun,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Menurut Habib Syakur, pemerintah melalui aparat kepolisian harus berani menangkap para pengkritik baik politisi, pengamat, LSM yang berbicara dengan narasi menghina Presiden. Sebab, Presiden simbol negara.

Ia menyayangkan, dari periode pertama, Presiden Jokowi selalu disudutkan, dan tidak didukung secara penuh menjalankan programnya, hingga periode kedua ini. Penyudutan itu, sesal Habib Syakur, dengan narasi provokasi, bukan mengkritik secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini kan kebebasan berpendapat yang memang tidak mencerminkan peradaban Indonesia, kebebasan kebabaslan, tujuannya menghina mencaci memaki bukan dengan logika ilmiah. Apa tidak sebaiknya, politisi-politis yang anti sama pemerintah itu diberi pemahaman yang dan pengertian dari pemerintah? karena kalau dengan ilmiah sah-sah saja, pemerintah kan perlu dukungan perlu masukan. Tapi, ini menyebabkan disintegrasi bangsa,” ungkapnya.

Baca Juga  Gonjang Ganjing Kontrak Politik Menteri dan Keputusan Sistem Tertutup oleh Mahkamah Konstitusi

Bagi Habib Syakur, jangan lagi ada yang menghujat, memaki, menyudutkan dengan #KapanJokowiMundur.

“Ini kan provokasi. Akhirnya berimbas pada masyarakat. Masyarakat merasakn sulitnya perekonomian, banyakkan. Karena Covid-19, tapi masyrakat terpengaruh oleh tokoh-tokoh ini,” katanya.

Namun, Habib Syakur enggan menyebut tokoh-tokoh yang dimaksudnya.

Lebih lanjut, Habib Syakur berpesan agar seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga negara ini.

“Kita harus sama-sama menjaga keutuhan bangsa ini. Kita harus sama-sama menjaga pemerintah ini sampai 2024, tidak usah larut dalam hasut menghasut, adu domba,” tukasnya. ***

Red/K.000
ShareSendShareSharePinTweet
Post Sebelumnya

Generasi Milenial dan Perubahan Iklim

Post Selanjutnya

Presiden Jokowi Lantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Negara Tetangga

RelatedPosts

Usai Dikukuhkan, DPC PKB Garut Bidik 9 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

27 Juli 2026

Di Harlah PKB, Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil Tiga Kancil Politik Kalau Berkumpul “Bahaya”

24 Juli 2026

PDI Perjuangan Dorong Pembentukan KPAD di Tangsel, 285 Anak Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2025

24 Juli 2026

Sinyal Belum Ada Pergantian Kapolri?

21 Juli 2026

2.819 PPPK Kota Tangerang Menanti Kepastian TPP, Anggota DPRD Tangerang Tasril Jamal Desak Kemendagri Tak Berlama-lama

21 Juli 2026

Retakan Bernegara Mulai Terlihat

21 Juli 2026
Post Selanjutnya

Presiden Jokowi Lantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Negara Tetangga

Resmi Menjabat Dubes RI untuk Kazakhstan Merangkap Republik Tajikistan, Berikut Biodata Fadjroel Rachman

Discussion about this post

KabarTerbaru

Ahmad Syukri (Ari), Plt. Ketua PWI Jabar

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 Digelar 12-13 Agustus, Pendaftaran Bakal Calon Resmi Dibuka

27 Juli 2026

Resmi, Perry Warjiyo Tinggalkan Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Jalankan Tugas Sementara

27 Juli 2026

Usai Dikukuhkan, DPC PKB Garut Bidik 9 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

27 Juli 2026

Wakil Ketua Komisi III DPRD Turidi Dorong MUI Jadi Motor Perubahan, Warga Tangerang Diminta Tak Terjebak Konten Negatif

27 Juli 2026

Jaksa Agung Minta Maaf ke Publik, Tegaskan Kejagung Berbenah dan Pastikan Proses Hukum Transparan

27 Juli 2026

DPC GMNI Jakarta Timur Desak Polisi Ungkap Fakta Kematian Karumga Eks Jampidsus

27 Juli 2026

Pekan Dekranasda Tangsel 2026 Resmi Ditutup, UMKM Lokal Didorong Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

27 Juli 2026
dok Istimewa

Dugaan TPPU Eks Jampidsus Dinilai Ujian Besar Penegakan Hukum, Aparat Diminta Usut Tuntas hingga Tindak Pidana Asal

27 Juli 2026

Infast Bestari: Kritik Presiden Prabowo terhadap Neoliberalisme Harus Berlanjut ke Reformasi Kebijakan Sosial yang Universal

26 Juli 2026

Resmi, Perry Warjiyo Tinggalkan Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Jalankan Tugas Sementara

27 Juli 2026

Kabar Terpopuler

  • Dok.Foto : Bemby/kabariku.com

    Hasanuddin Siaga 98: Sejak Awal Pernah Ingatkan Risiko Pembentukan Kortastipidkor Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sinyal Belum Ada Pergantian Kapolri?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SIAGA 98 Minta Kortas Tipikor Polri Dibatalkan, Ini Penjelasan Hasanuddin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Retakan Bernegara Mulai Terlihat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Bocorkan ‘Adiknya’ Jadi Calon Pengganti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Resmi Dilaporkan, Dwi Febrie Endaryanto Diduga Lakukan Penipuan Berkedok Bridging Financing

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hotman Paris Tiba-tiba Mundur dari Kasus Febrie Adriansyah, Ternyata Ini Alasannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com diterbitkan PT. Mega Nusantara Group dan telah diverifikasi Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM
DJITUBERITA.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com