Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna yang rangkap jabatan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2019-2024 dan tiga orang lainnya selama 20 hari pertama.
Ema Sumarna ditahan bersama tiga dari empat anggota DPRD Kota Bandung, yakni Riantoni, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi Rismafury usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan Internet Service Provider (ISP) Bandung Smart City.
Sedangkan seorang tersangka lainnya, yakni Yudi Cahyadi selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 dari PKS tidak hadir pada panggilan hari ini. Dia dijadwalkan kembali dipanggil pada Jumat (27/09/2024).
Kasus ini terungkap setelah eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 2023 yang lalu.
“Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu didampingi Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/09/2024).
Asep menyebut keempatnya ditahan sejak 26 September 2024 hingga 15 Oktober 2024 di Rutan KPK. Dalam kasus ini, Ema Sumarna diduga menerima uang korupsi Rp1 Miliar.
Sementara tiga legislator Kota Bandung tersebut juga mendapat uang Rp1 miliar untuk masing-masing serta jatah proyek di lingkungan dinas.
Kasus ini bermula dari adanya pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD, dan disepakati anggaran yang diupayakan untuk diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan yang berhubungan dengan Program Bandung Smart City.
Ema diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan. Kemudian, Asep menyebut, Ema mempermudah penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung hasil “ketok palu” APBD Perubahan 2022.
“Agar dapat mengerjakan pokir-pokir atau pekerjaan-pekerjaan melalui Penyedia yang bersumber dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022,” ujarnya.
Sementara itu, tiga Anggota DPRD yang menjadi tersangka diduga menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas lainnya yang bermitra dengan
Akibat perbuatannya para tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
“Bahwa penetapan empat Tersangka ini merupakan tindak lanjut temuan fakta-fakta baru dalam proses penyidikan hingga persidangan dari Tersangka YM, Wali Kota Bandung dan rekan-rekan dalam kasus terkait program Bandung Smart City,” tutupnya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post