Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan Cegah Upaya Mendiskreditkan dan Menggagalkan Pilpres 2024

_Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan cegah pemaksaan narasi dinasti, pelanggar HAM, pemakzulan, Pilpres pasti curang dan lain-lain_

Jakarta, Kabariku- Pada saat pertama kali Indonesia memulai demokrasi Pemilu langsung para Aktivis Pro Persatuan berprasangka baik, bangsa Indonesia akan dapat melewati bersama masa masa sulit untuk memulihkan ekonomi dari pukulan krisis moneter.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Demikian disampaikan Mangapul Silalahi, aktivis Mahasiswa 98 Jakarta dalam keterangannya menyikapi isu politik menjelang Pemilu 2024.

Disebutkan Mangapul yang akrab disapa Bung Apul, sekarang untuk yang kelima kalinya, negara ini melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden langsung tepat disaat Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan baru dan akan menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia pada 2028.

Sebagai bangsa yang besar, Bung Apul menuturkan, selama perjalanan demokrasi Pilpres langsung ini masyarakat hampir-hampir saja terbelah, hampir saja mengalami nasib seperti Arab Spring sangat emosional.

“Namun elite kita sampai pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa bertahan, menambah daya dan kekuatannya, membangun, mengangkat derajatnya diantara bangsa bangsa, jikalau tidak ada kesinambungan, keberlanjutan antar generasi, penyempurnaan atas segala pencapaian pemimpin politik,” ucap Bung Apul. Jum’at (19/1/2024).

Menurut Bung Apul, rekonsoliasi pun dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air dan bangsa.

“Indonesia tidak boleh menjadi alat asing dalam menjalankan agenda politik merekayakni politik pecah belah,” cetusnya.

Namun dalam Pemilu 2024, lanjutnya, narasi-narasi yang membahayakan kembali dihidupkan. Walau tidak terkait Pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan pilpres langsung.

“Secara tidak konsisten pihak peserta Pemilu tersebut memprovokasi, bahwa Pemilu akan curang padahal mereka peserta Pemilu dan mempercayai sistem ini,” ujar dia.

Bung Apul tegas mengatakan, mereka yang menyebarkan isu memakzulkan Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemilu, tetapi mereka kampanye untuk memilih partai dan Capresnya dalam Pemilu ini.

“Mereka mengatakan tolak dinasti dalam pemilu, padahal mereka tahudinasti tidak dipilih rakyat apalagi Pemilu langsung,” tukas dia.

“Mereka meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya,” urainya.

Menurutnya, seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi.

“Padahal, ada banyak mekanisme hukum terkait pelanggaran Pemilu atau tuduhan lainnya yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, bukan melempar isu-isu politik yang bisa ujungnya hanya untuk mengacaukan keadaan,” bebernya.

Tampak sekali bahwa pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada diatas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadi.

“Oleh karenanya kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanis medan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mengedepankan Pemilu yang damai, jujur dan terbuka,” jelasnya.

“Sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga Indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makindinamis dan menantang,” tutup Bung Apul.

PRAKARSA Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan :
1.Budiman Sudjatmiko (mantan Ketum PRD);
2.Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta);
3.Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta);
4.Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta);
5 Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo);
6.Rachlan Nasidik (aktivis LSM);
7.Wignyo Prasetyo (aktivis Mahasiswa 90an Jakarta);
8.Sangap Surbakti (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta);
9.Salamuddin Daeng (aktivis LSM);
10.Mangapul Silalahi (aktivis Mahasiswa 98
Jakarta);
11.Sulaiman Haikal (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta);
12.Panel Barus (aktivis Mahasiswa Jakarta);
13.Bungas T. Fernando Duling (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta);
14.Hendarsam Marantoko (aktivis dan Praktisi Hukum);
15.Anto Kusumayuda (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta);
16.David Herson (aktivis Generasi Milenial dan Gen Z);
17.Andi Arief (aktivis Gerakan Mahasiswa 90an);
18.Urai Zulhendry (aktivis Mahasiswa Jakarta);
19.Gigih Guntoro (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jawa Timur);
20.Rahman Toha (mantan Presiden Mahasiswa UGM, mantan Ketum KAMMI);
21.Fernando Rorimpandey (aktivis Gerakan
Mahasiswa 98 Jakarta);
22.Ricky Tamba (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Lampung);
23.George Edwin Sugiarto (alumni HMI);
24.Jhohannes Marbun (aktivis Mahasiswa
Yogyakarta);
25.Kun Nuracahadijat (aktivis gerakan mahasiswa 98 UI Jakarta); dan lain-lain.

Pembahasan tersebut diadakan Jumat 19 Januari 2024 di DPP PERSAUDARAAN 98, Jalan Tebet Barat IV, No. 35, Jakarta Selatan.***

Red/K.101