Kabariku- Tak sampai seumur jagung, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hanya sehari setelah didaftarkan, Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mencabut gugatannya.
Melalui Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menyatakan mencabut gugatan yang dilayangkan kliennya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 29 Desember 2022, kemarin.
Pencabutan dilakukan usai mendengar saran dan masukan dari berbagai pihak, serta reaksi publik juga menjadi bahan pertimbangan Ferdy Sambo.
“Hari ini, Jumat 30 Desember 2022 selaku kuasa hukum dari Bapak Ferdy Sambo menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak, maka secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PTUN,” kata Arman Hanis, Jumat (30/12/2022).
Arman Hanis menyebutkan, Ferdy Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum pada tanggal 29 Desember 2022 kemarin.
“Pencabutan gugatan tersebut didasari kecintaan Ferdy Sambo terhadap institusi Polri,” ujar Arman Hanis.
Menurutnya, selama menjadi Polri sekitar 28 tahun Ferdy Sambo telah menunjukkan integritas dalam melaksanakan tugasnya sebelum terjerat kasus pidana pembunuhan.
“Bapak Ferdy Sambo sangat menyesali perbuatan yang berdampak pada konsekuensi hukum yang saat ini sedang berjalan, serta menjadi prioritas utama klien kami untuk segera menyelesaikannya. Hal ini agar nantinya keputusan hukum yang dijatuhkan dapat membawa rasa keadilan bagi korban dan seluruh terdakwa,” urai Arman.
Selain itu, Arman pun menjelaskan bahwa gugatan di PTUN merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara.
Meskipun pada akhirnya Ferdy Sambo berubah pikiran dan mencabut gugatan yang sudah dilayangkan.
“Namun, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, Kami putuskan tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut Gugatan ini,” tandas Arman.
Alasan Gugatan Sambo
Arman Hanis, mengungkap beberapa alasan gugatan kliennya PTUN Jakarta.
Dalam petitumnya, Ferdy Sambo meminta PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Jokowi (Tergugat I) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) Nomor: 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022.
PTUN Jakarta juga diminta memerintahkan Listyo (Tergugat II) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak Ferdy Sambo sebagai anggota Polri.
“Betul, pada Kamis, 29 Desember 2022, kami sebagai Kuasa Hukum saudara Ferdy Sambo mengajukan gugatan ke PTUN terkait Kepres RI Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang PTDH Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022,” kata Arman.
Pihaknya telah melakukan pertimbangan yang cukup dan cermat serta memperhatikan ruang hukum yang tersedia bagi kliennya agar bisa mengajukan gugatan terkait keputusan PTDH.
Adapun yang menjadi pertimbangan pengajuan gugatan Kepres yang menjadi landasan PTDH, Arman menjelaskan;
Pertama, Ferdy Sambo ketika menjadi anggota Polri telah melakukan tugasnya dengan baik, profesional, mandiri, dan berintegritas.
“Atas pencapaian tersebut, Bapak Ferdy Sambo telah menerima sekitar 11 Tanda Kehormatan dari pimpinan Polri,” ujar Arman.
Kedua, Ferdy Sambo telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota Polri pada 22 Agustus 2022 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, guna mendukung proses penyidikan.
“Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait,” lanjut Arman.
Hak pengunduran diri Ferdy Sambo, Arman menjelaskan, telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Aturan itu menyatakan, “Terhadap Terduga Pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud paa ayat (1) meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran”.
“Kami sepenuhnya sadar bahwa klien kami (Ferdy Sambo) saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat,” ujar Arman.
Namun, kata Arman, disaat yang sama pihaknya juga berharap para pihak terkait khususnya Negara dapat memperhatikan pengabdian, dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara proporsional.
“Sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa gugatan di PTUN yang Kami ajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh Negara. Namun, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, kami putuskan tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan ini. Semoga ke depan Polri menjadi jauh lebih baik dan dicintai masyarakat Indonesia,” tutup Arman Hanis.***
Red/K.000
Berita Terkait:
Discussion about this post