KPK Buka Suara Terkait Dugaan Pimpinan KPK Terima Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika

Kabariku- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE., buka suara terkait dugaan teman sejawatnya Lili Pintauli menerima fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika. Dugaan gratifikasi Lili tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Gratifikasi itu pelaporan yang dilakukan secara sukarela, yang tahu apakah orang itu menerima gratifikasi atau tidak ya yang bersangkutan,” kata Alex di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, dalam siaran cnnindonesia/tv dikutip Jum’at (15/4/2022).

Alex mengklaim tak tahu menahu soal dugaan Lili mendapat tiket nonton MotoGP Mandalika. Ia pun menyerahkan kepada Lili untuk melakukan klarifikasi.

“Saya kan enggak tahu, biarlah itu nanti yang melakukan klarifikasi yang bersangkutan sendiri,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Lili Pintauli Siregar beberapa waktu lalu sempat dikabarkan ditetapkan bersalah melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai. Dimana Lili memanfaatkan posisi sebagai Pimpinan KPK untuk membantu karir adik iparnya di PDM Titakualo Tanjung Balai dengan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Alex mengatakan, Setiap pengaduan terhadap insan KPK tentu sebagai kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas KPK memberabtas korupsi.

“Untuk itu KPK menyerhkan sepenuhnya pada Dewan Pengawas KPK atas proses tindak lanjut terhadap pengaduan dimaksud,” kata Alex.

Pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk tetap menghormati seluruh proses pemeriksaan yang berlangsung.

“Kami meyakini profesionalitas Dewas KPK untuk memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme dan kewenangan tugasnya sebagaiman amanat UU KPK,” tutup Alex dalam siarannya.

Sebelumnya, terkait informasi ini, Dewas KPK membenarkan dan telah menerima laporan tersebut.

“Ya benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar),” ujar anggota Dewas KPK Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si., dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).

Terkait laporan dugaan gratifikasi MotoGP ini, dia mengatakan pihaknya saat ini tengah mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional yang berlaku di Dewas KPK.

Meski demikian, Haris belum bersedia menjelaskan lebih lanjut soal substansi laporan tersebut.

“Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku,” kata Haris.

Berdasarkan informasi, Lili diduga mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Sementara itu, Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute pun angkat suara. Mereka mendesak Dewan Pengawas (Dewas) memecat Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar jika terbukti kembali melanggar etik.

“Jika laporan pelanggaran penerimaan tiket motoGP ini terbukti benar, maka Dewas harus melihat bahwa ini adalah perbuatan berulang, harus dijatuhkan sanksi pemecatan terhadap Lili sebagai salah satu pimpinan KPK,” ujar Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha.

Praswad mendesak Dewas melihat kasus gratifikasi ini bukan perkara biasa. Dewas yang terdiri dari mantan hakim, jaksa senior, dan pakar hukum pidana ini diyakini Praswad mengerti soal pengulangan tindak pidana yang mengakibatkan adanya pemberatan hukuman.

“Apalagi Lili Pintauli Siregar saat ini menjabat sebagai pimpinan penegak hukum, apabila laporan ini terbukti maka terdapat pengulangan pelanggaran etik yang bahkan masuk dalam delik gratifikasi serta merupakan tindak pidana korupsi,” kata Praswad.

Maka dari itu, Praswad meminta Dewas bertindak profesional dan mampu menjaga muruah KPK. Praswad berharap Dewas tegas dalam menjatuhkan sanksi etik terhadap setiap insan KPK, termasuk pimpinan.

“Tindakan Dewas yang permisif berkali-kali terhadap pelanggaran pimpinan KPK akan merusak mental seluruh pegawai KPK sampai di level penyidik dan pelaksana di lapangan. Para pegawai akan mencontoh tindakan para pemimpinnya yang berkali-kali melakukan pelanggaran kode etik namun tetap baik-baik saja,” tutupnya.***

Red.K.101