Mengenal RUU HIP yang Kini Jadi Polemik

KABARIKU – RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang akan dibahas DPR RI terus menuai polemik kalau tak boleh disebut menuai kegaduhan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun ada kesan DPR memaksakan kehendak untuk tetap membahas RUU tersebut, meski penolakan telah bertebaran bahkan aksi massa telah mulai turun ke jalan.

Penolakan tersebut datang di antaranya dari sejumlah organisasi umat Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, juga FPI.

MUI, Muhammadiyah dan NU yang biasanya relatif adem dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik kekenian, ternyata sangat reaktif ketika menghadapi RUU HIP.

Hal yang menjadi sorotan dalam RUU HIP adalah mengenai adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, MUI menolak seluruh isi RUU HIP itu karena satu sama lain saling kontradiksi dan secara tidak langsung mendegradasi Pancasila itu.

“Kalau kita ingin memeras Pancasila menjadi trisila kemudian menjadi ekasila dan pada akhirnya yang tersisa adalah gotong royong, selesai sudah Pancasila tidak ada,” ujarnya.

MUI juga menolak lantaran RUU ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan setiap kegiatan maupun pahamnya.

“DPR adalah perwakilan rakyat seharusnya mereka memperhatikan aspirasi rakyat, maka DPR jangan punya agenda sendiri,” tegas KH Muhyidin.

Sementara PB NU dalam rilisnya ke berbagai media menegaskan, RUU HIP terutama Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan, Pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mempersempit ruang tafsir yang menjurus pada monotafsir Pancasila, Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur di dalam RUU HIP.

Kemudian Pasal 23 dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara, Pasal 34, 35, 37, 38, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang tidak perlu dan Pasal 48 ayat (6) dan Pasal 49 dapat menimbulkan konflik kepentingan.

RUU HIP diusulkan oleh DPR sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun meski sudah masuk agenda, RUU ini belum dibahas oleh DPR dan Pemerintah karena DPR masih menunggu Surat Presiden (Supres).

Alasan DPR mengusulkan RUU HIP karena hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu DPR memandang diperlukan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Dalam RUU HIP dibahas pula dibentuknya beberapa badan negara, seperti kementerian atau badan, termasuk badan yang menangani pembinaan di bidang Ideologi Pancasila.

Melihat kentalnya polemik di tengah masyarakat, akhirnya pemerintah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, pemerintah memutuskan pembahasan RUU HIP ditunda. Lebih dari itu, pemerintah juga meminta agar DPR sebagai pengusul RUU tersebut, melakukan dialog terlebih dahulu dengan berbagai elemen masyarakat untuk menampung aspirasi yang lebih banyak. (Has)