• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Selasa, Januari 20, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News Nasional

Walhi Sebut Pelepasan Hutan Terbesar di Era SBY, Saat Zulkifli Hasan Menjabat Menhut

Tresyana Bulan oleh Tresyana Bulan
12 Desember 2025
di Nasional
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku – Pusat perhatian publik kembali mengarah pada kebijakan kehutanan masa lalu setelah berbagai bencana ekologis terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi, Puspa Dewi menegaskan, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemberian izin di kawasan hutan, terutama pada masa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menurut Puspa, data Walhi menunjukkan pelepasan kawasan hutan secara besar-besaran terjadi pada periode tersebut.

RelatedPosts

Legislator Sonny T Danaparamita Kritik Kemenhut: Jangan Melawan Arus UU Kehutanan Demi Target Ekonomi

Target 83 Ribu KDKMP Terkendala Lahan, Agrinas Dorong Peran Kemendagri

Polri Buka Pendaftaran SIPSS 2026 untuk Sarjana dan Diploma, Ini Syarat dan Formasinya

Ia menyebut tren pemberian izin saat itu mencapai tingkat tertinggi dibanding masa-masa sebelumnya.

“Kalau dilihat memang di masanya Zulkifli Hasan ya itu yang sangat tinggi sekali pemberian izin di kawasan hutan. Jadi kayaknya ada data di Walhi sebenarnya yang menunjukkan dari mulai masanya Soeharto gitu ya sampai dengan yang terakhir, itu paling banyak itu di Zulkifli Hasan pelepasan kawasan hutannya,” katanya dalam podcast Akbar Faisal Uncensored.

Pelepasan Hutan Saat Menhut Zulkifli Hasan

Dia menjelaskan, lonjakan pelepasan kawasan hutan terutama terjadi saat Zulkifli Hasan menjabat di era pemerintahan Presiden Presiden SBY (2004-2014).

Kebijakan itu membuka ruang bagi ekspansi besar-besaran berbagai sektor usaha, termasuk perkebunan sawit dan industri lainnya yang beroperasi di kawasan berhutan.

“Kalau kita mau melihat di masa yang kapan gitu ya? Ketika itu, Zulkifli Hasan itu yang dari SBY ya. Jadi dari SBY itu sebenarnya cukup tinggi pelepasan kawasan hutannya,” ujarnya.

Baca Juga  Gus Ipul: Kolaborasi Kunci Sukses Asta Cita, 1.000 KPM PKH Pemalang Berhasil Graduasi

Menurut Puspa, dampaknya baru terasa setelah bertahun-tahun. Ia menegaskan, izin yang diterbitkan pada masa lalu kini berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana ekologis akibat deforestasi dan hilangnya tutupan hutan di banyak daerah.

“Kalau kita lihat izin kan bukan setahun dua tahun ya. Jadi kalau kita ngelihat soal bencana ini kan dia akumulasi. Nah, izin yang diberikan sejak dari 20 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu inilah yang kemudian implikasinya,” bebernya.

“Jadi kalau dilihat kapan mulai tinggi ya mulai tingginya itu ketika masanya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan apa pelepasan kawasan hutan baik itu untuk sawit ya maupun juga apa sektor-sektor usaha di hutan gitu,” tambah Puspa.

Semakin Masif Bencana Ekologis

Dia mengatakan, pemicu awal kerusakan hutan yang masif berasal dari keputusan-keputusan tersebut.

Dengan semakin seringnya bencana ekologis, Walhi menilai pemerintah harus mengambil langkah korektif, meninjau ulang kebijakan lama, dan memperkuat moratorium izin baru di kawasan hutan.

Puspa menekankan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan keberanian politik untuk memulihkan dan melindungi hutan yang tersisa.

“Jadi kalau mau dilihat gitu ya, siapa ini kan kalau mau dibilang soal bertanggung jawab ya dari proses yang awal-awal tadi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari masanya kapan ya masanya di Zulkifli Hasan itu yang paling banyak pelepasan pelepasan hutan,” tutup Puspa.

Walhi mencatat pelepasan kawasan hutan pada masa SBY, saat Zulkifli Hasan menjabat Menteri Kehutanan, cukup tinggi, dengan sekitar 1,6 juta hektare dilepas di seluruh Indonesia.

Data menunjukkan peningkatan IPPKH (izin penggunaan kawasan hutan untuk non-kehutanan seperti jalan tol, pertambangan) juga tinggi di era SBY, menurut data KLHK.***

Baca Juga  Video Presiden Tayang di Bioskop, Kemkomdigi: Kanal Komunikasi Publik yang Sah dan Efektif

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: bencana ekologisDivisi Kajian dan Hukum Lingkungan WalhiEra SBYMenhut ZulhasPelepasan Hutan TerbesarWalhi
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

OTT KPK Lampung Tengah: Bupati Ardito Wijaya dan 4 Pihak Jadi Tersangka Aliran Dana Proyek Rp5,75 Miliar

Post Selanjutnya

KPK Siaga Awasi Anggaran dan Donasi Bencana, Presiden Prabowo: Tak Boleh Ada Korupsi

RelatedPosts

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita. (Foto: Istimewa)

Legislator Sonny T Danaparamita Kritik Kemenhut: Jangan Melawan Arus UU Kehutanan Demi Target Ekonomi

20 Januari 2026
Ilustrasi Kop Des/Kel Merah Putih

Target 83 Ribu KDKMP Terkendala Lahan, Agrinas Dorong Peran Kemendagri

17 Januari 2026

Polri Buka Pendaftaran SIPSS 2026 untuk Sarjana dan Diploma, Ini Syarat dan Formasinya

16 Januari 2026
Pendiri Haidar Alwi Institut (HAI), Haidar Alwi saat dimintai keterangan soal survei publik kepercayaan Polri. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Survei HAI: Kepercayaan Publik terhadap Polri Masih Kuat

16 Januari 2026
Kepala BNN RI, Komjen. Pol. Suyudi Ario Seto, menerima audiensi Rektor Universitas Pancasila, Adnan Hamid, beserta jajaran pimpinan universitas di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).

BNN-Universitas Pancasila Perkuat P4GN, Kepala BNN: Kampus Benteng Moral Berbasis Nilai Pancasila

14 Januari 2026
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita mendukung penuh usulan penambahan anggaran pascabencana di Sumatera (Foto: dpr.go.id)

Anggota Komisi IV DPR RI Dukung Tambahan Anggaran Pemulihan Pascabencana di Sumatera

14 Januari 2026
Post Selanjutnya
Presiden Prabowo Memimpin Rapat Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh (07/12)

KPK Siaga Awasi Anggaran dan Donasi Bencana, Presiden Prabowo: Tak Boleh Ada Korupsi

Sandri Rumanama membantah tuduhan JATAM yang mengaitkan Presiden Prabowo dan PT THL dengan banjir Sumatera, (Foto:Istimewa)

Sandri Rumanama Bantah Tuduhan JATAM Seret Prabowo dan PT THL dalam Banjir Sumatera

Discussion about this post

KabarTerbaru

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita. (Foto: Istimewa)

Legislator Sonny T Danaparamita Kritik Kemenhut: Jangan Melawan Arus UU Kehutanan Demi Target Ekonomi

20 Januari 2026
Asosiasi Industri Plastik Hilir menggelar konferensi pers terkait kebijakan BMAD dan BMTP (Foto: Istimewa)

Asosiasi Industri Plastik Hilir Soroti Dampak Kebijakan BMAD dan BMTP pada Industri Plastik Nasional

20 Januari 2026
Yudisium PPG 2025

Mahasiswa Lulusan PPG Daljab Universitas Mathlaul Anwar Resah Menantikan Ijazah

19 Januari 2026
Kawah Kareta KMJ3 foto dokumentasi tahun 2016

ADPPI Sosialisasikan KMJ 3 Lewat Media Sosial, Dorong Penetapan sebagai National Geothermal Heritage

19 Januari 2026
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan, pada Minggu, 18 Januari 2026. (dok BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Bertolak ke Inggris-Swiss, Seskab Teddy: Perkuat Kemitraan dan Diplomasi di WEF Davos

19 Januari 2026
Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Senin (19/01/2026).

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Banjir Karawang, Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Warga

19 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Benarkan Bupati Pati Sudewo Kena OTT

19 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media. (Foto: Ainul Ghurri/kabariku.com)

KPK OTT Wali Kota Madiun, 9 Orang Digiring ke Jakarta

19 Januari 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel usai ditetapkan tersangka oleh KPK. (Foto: Dok. Kabariku.com)

Noel Sebut Ada Oknum Partai dan Ormas Dalam Sengkarut Sertifikasi K3 di Kemnaker

19 Januari 2026

Kabar Terpopuler

  • Kepala BNN RI, Komjen. Pol. Suyudi Ario Seto, menerima audiensi Rektor Universitas Pancasila, Adnan Hamid, beserta jajaran pimpinan universitas di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).

    BNN-Universitas Pancasila Perkuat P4GN, Kepala BNN: Kampus Benteng Moral Berbasis Nilai Pancasila

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Unggahan Sandy Harun Mengguncang Publik: Tommy Soeharto Dikabarkan Menikah dengan Artis Ida Iasha

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jarang Terungkap, Inilah Orang Tua dan Tiga Saudara Kandung Menlu Sugiono Beserta Pekerjaannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kunjungi Garut, Menkop Ferry Juliantono Apresiasi Sinergi Kopdes Merah Putih dan Perhutanan Sosial Karamatwangi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Immanuel Ebenezer Didakwa Pemerasan Rp6,52 Miliar: Sebuah “Tradisi” Pungutan di Kemnaker

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Bidik Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono di Kasus Bupati Bekasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com