‘Gak Ada yang Represif!’, Sandri Rumanama Bongkar Alasan Dukung Total RKUHAP

Jakarta, Kabariku – Menjelang pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI, wacana publik kembali mencuat dengan munculnya sejumlah pandangan berbeda terkait substansi aturan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal sebelumnya memastikan bahwa pimpinan dewan telah menyepakati jadwal pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang. Kepastian ini memunculkan respon pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, menyampaikan bahwa sejumlah masukan publik dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam draf RKUHAP. Ia bahkan menilai beberapa ketentuan berpotensi memperluas kewenangan aparat sehingga membuka ruang tindakan represif.

Berbeda dengan pandangan tersebut, aktivis senior yang juga Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RKUHAP. Ia menegaskan bahwa anggapan RKUHAP membuka peluang tindakan represif tidak berdasar.

“Saya no problem, it’s actually good. Saya dukung penuh, nggak ada aparat penegak hukum represif,” ujar Sandri di Jakarta, Senin.

Sandri mengatakan proses penyusunan RKUHAP telah melalui tahapan legislasi yang terbuka dan partisipatif. Menurut dia, berbagai unsur masyarakat telah dilibatkan dalam pembahasan, termasuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPR RI.

“Kami juga ikut terlibat dalam RDP dengan Komisi III DPR RI dalam proses penggodokan RKUHAP. Berbagai komponen sudah dilibatkan, jadi sudah saatnya RKUHAP disahkan,” katanya.

Ia berharap RKUHAP yang nantinya berlaku sebagai UU KUHAP dapat memperkuat sistem peradilan pidana nasional, sejalan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 2026. Sandri menekankan bahwa aturan tersebut penting untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan memperbaiki tata kelola hukum yang lebih demokratis.

Dalam pernyataannya, Sandri juga mendorong agar undang-undang yang disahkan dapat memperbaiki efektivitas sistem peradilan, termasuk penguatan peran advokat sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

“Saya berharap ketika disahkan, undang-undang ini mampu membawa wajah baru bagi sistem peradilan kita. Peran advokat juga perlu diperkuat. Meski saya bukan advokat, saya merasa teman-teman advokat perlu ruang regulasi yang lebih kuat,” ujarnya.

Sandri menegaskan bahwa dengan pengesahan RKUHAP, pemerintah dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam setiap proses hukum. (Bemby)