Kejagung Gandeng Operator Telekomunikasi untuk Penegakan Hukum, DPR Soroti Soal Penyadapan

Jakarta,  Kabariku –  Kejaksaan Agung RI menjalin kerja sama strategis dengan empat perusahaan telekomunikasi nasional dalam rangka penguatan penegakan hukum berbasis data dan teknologi. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, penyadapan, hingga penyediaan rekaman telekomunikasi untuk mendukung kinerja intelijen kejaksaan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, bersama perwakilan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk., dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Acara digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (24/6/2025).

Jamintel Reda menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, termasuk pemasangan serta pengoperasian perangkat penyadapan informasi, dan penyediaan rekaman komunikasi. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam fungsi intelijen kejaksaan.

“Business core intelijen kejaksaan saat ini bertumpu pada pengumpulan data dan/atau informasi yang kemudian dianalisis dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2025).

Reda menilai, kerja sama dengan operator telekomunikasi sangat mendesak agar data yang dihimpun memiliki kualitas tinggi dan validitas yang tak terbantahkan—bahkan memenuhi klasifikasi A1.

Informasi dengan kualifikasi ini, lanjut Reda, akan sangat bermanfaat dalam pencarian buronan, pengumpulan bukti untuk penegakan hukum, hingga analisis tematik berskala nasional.

Catatan Penting Ketua DPR RI Puan Maharani

Namun, inisiatif ini juga menuai catatan penting dari DPR RI. Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan bahwa Kejaksaan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama terkait privasi dan data pribadi.

“Penegakan hukum memang sangat penting, namun jangan sampai melanggar hak atas perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga,” kata Puan, Kamis (26/6).

Puan menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga di tengah integrasi teknologi yang makin masif. Ia juga menyatakan bahwa DPR akan mengawal implementasi kerja sama tersebut, khususnya terkait aspek perlindungan data dan tata kelola teknologi dalam proses hukum.

“Penegakan hukum yang kuat harus tumbuh berdampingan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga,” pungkasnya.***