KPK Telusuri Peran Abdul Halim Iskandar dalam Dugaan Korupsi Hibah APBD Jawa Timur

Jakarta,  Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami keterlibatan Abdul Halim Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Saat kasus itu terjadi, Abdul Halim menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa keterlibatan Abdul Halim dalam proses alokasi hibah tersebut menjadi dasar pemanggilan dan penggeledahan rumah dinasnya oleh penyidik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan ikut terlibat pada saat proses hibah itu berlangsung. Oleh karena itu, kami melakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan langkah paksa lainnya,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

Asep menambahkan bahwa posisi Abdul Halim sebagai Ketua Fraksi DPRD Jawa Timur pada saat itu berkaitan erat dengan pengusulan dana hibah melalui mekanisme pokok pikiran (Pokir).

“Beliau adalah anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi saat itu, jadi perannya erat kaitannya dengan proses hibah dari legislatif,” ujarnya.

Meski begitu, KPK belum menetapkan Abdul Halim sebagai tersangka. Penyidik masih mengumpulkan bukti untuk memperjelas peran yang bersangkutan dalam perkara ini. “Jika nanti ditemukan bukti yang cukup, tentu kami tidak akan segan menaikkan status hukumnya,” tegas Asep.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pemprov Jatim. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan sebelumnya terkait dana hibah yang diusulkan melalui Pokir oleh kelompok masyarakat.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, merinci bahwa dari 21 tersangka tersebut, empat merupakan penerima suap, termasuk tiga penyelenggara negara dan satu stafnya. Sementara itu, 17 tersangka lainnya adalah pemberi suap, yang terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.

“Nama-nama tersangka dan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan akan disampaikan kepada publik pada waktu yang tepat, setelah penyidikan dinyatakan cukup,” ujar Tessa.***