Depok, Kabariku- Kurang dari sembilan bulan lagi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam memilih pemimpinnya mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga anggota dewan, yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
Masyarakat sebagai pemilik suara harus memilih pemimpin yang bisa bersikap adil dan mampu mensejahterakan rakyat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
“Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya,” kata Ghufron dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5/2023).
Dihadapan masyarakat Kota Depok yang memadati Alun-Alun, Ghufron berujar bahwa tahun politik akan sangat rentan dengan politik uang atau serangan fajar. Melalui kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, Ghufron berharap masyarakat Kota Depok tidak menerima hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024 mendatang.
Serangan fajar, merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Dengan isi uang amplop, pemilih akan diajak untuk memilih calon tertentu. Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel.
“Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil,” ujarnya.
Sebagaimana lirik Hymne Kota Depok yaitu ‘Masyarakat Makmur Sejahtera, Kota Depok Jaya’, ini harus dijadikan semangat dan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan dan rakyatnya dalam membangun budaya antikorupsi. Niscaya budaya antikorupsi akan membawa perubahan dan kesejahteran.
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris berujar permasalahan korupsi bukan hanya tentang penindakan semata. Lebih dari itu, upaya pencegahan seharusnya menjadi poin utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pun, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk tidak terjebak dalam politik uang pada Pemilu 2024. Jika masyarakatnya masih menerima amplop tersebut maka pemerintahan yang akan terbentuk tidak akan sehat dan bermutu. Yang rugi tentu masyarakat itu sendiri.
“Kita punya slogan KODE HATIKU yaitu Kota Depok Sehat, Indonesia Kuat. Sehat mentalnya, pikirannya, pemerintahannya, termasuk masyarakatnya,” tukasnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK juga akan menyambangi Karawang dan Kota Bandung sebelum pada akhirnya menyusuri jalanan di Pulau Sumatera.
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah senam sehat bersama, dialog interaktif, edukasi siswa, dan pameran pelayanan publik. Masyarakat yang hadir bisa berinteraksi langsung dengan KPK dan menambah wawasan tentang budaya antikorupsi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, Perwakilan DPRD Depok, Kepala OPD Depok, Kapolresta Depok, pejabat struktural KPK dan Kota Depok.***
Red/K.101
Discussion about this post