GARUT, Kabariku- Pernyataan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang menyebut penetapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka merupakan bukti pemerintah punya kekuatan. Sebagaimana diberitakan gelora.co, Kamis, 21 April 2022 adalah menyesatkan.
“Pernyataan ini menuding pemerintah intervensi pada persoalan hukum”. Demikian disampaikan Hasanuddin, Koordinator SIAGA ’98 (Simpul Aktivis Angkatan ’98). Kamis (21/4/2022).
Padahal diketahui, Hasanuddin menjelaskan, Kejagung mengungkap Dugaan Perbuatan Melawan Hukum dari Peristiwa Migor tersebut
“Langkah Kejagung mengungkap peristiwa tersebut murni karena ada dua alat bukti yang cukup bahwa ada peristiwa pidana pada kelangkaan migor, dan bukan karena intervensi pemerintah,” tegasnya.
Hasanuddin mengimbau agar tidak diplesetkan seakan Pemerintah punya kekuatan.
“Kejagung sudah profesional dalam hal ini, jangan dipleset-plesetkan dan dikontruksi seakan ada peran pemerintah dengan kalimat “Pemerintah Punya Kekuatan”,” bebernya.
Demikian juga dengan pernyataan Cak Imin, yang menyebutkan:
“Inilah bukti bahwa negara tidak boleh kalah, pemerintah tak boleh didikte oleh pasar, pemerintah harus punya kebijakan dan keputusan,”.
“Ini pernyataan yang juga menyesatkan,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menyebutkan dengan permasalahan migor, negara sudah kalah dan didikte oleh pasar.
“Bagaimanapun negara sudah kalah dan didikte oleh pasar, buktinya sudah lebih dari 4 bulan migor kita bermasalah,” cetusnya.
Lebih jauh Hasanuddin menuturkan, Dengan penetapan tersangka pejabat Kemendag menandaskan Pemerintah di dikte pasar, dikendalikan.
“Bahkan bekerja sama dengan pejabat pemerintah dengan cara melawan hukum merugikan negara dan masyarakat,” imbuhnya.
Selaku koordinator SIAGA ’98 pihaknya menilai Cak Imin keliru membuat manuver politik
“Kami tidak hanya melihat pada hal ini kekeliruan Cak Imin dalam membuat manuver politik, termasuk dalam hal penundaan pemilu 2024,” ucapnya.
Hasanuddin menyatakan dugaan Cak Imin menutupi sesuatu persoalan dengan mengacau situasi politik nasional.
“Kami menduga cak imin sedang menutupi sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hukum dengan cara mengacaukan kondisi politik nasional,” katanya.
Hasanuddin mengimbau Ketum PKB ini menghentikan kegaduhan agar tertib dan tetap menghormati pelaksanaan Pemilu 2024.
“Terhadap hal tersebut. Kami menghimbau cak imin kembali tertib dan menghormati pelaksanaan pemilu 2024 dan menghentikan kegaduhan yang menyesatkan,” tandasnya.***
Discussion about this post