• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Kamis, Juli 3, 2025
Kabariku
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
Home Dwi Warna

Menyongsong Kepemimpinan Baru, KPK: Arah Pemberantasan Korupsi Harus Diperbaiki

Redaksi oleh Redaksi
13 Oktober 2024
di Dwi Warna
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku- Momentum pergantian kepemimpinan di Indonesia tidak hanya menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga mencerminkan harapan dan keinginan rakyat.

Seperti diketahui, Indonesia tengah menyongsong momentum regenerasi kepemimpinan nasional mulai dari pergantian kepemimpinan Presiden, pergantian kepemimpinan daerah, hingga pergantian kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango pada agenda ‘Indonesia Integrity Forum 2024’ yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Hotel Morrissey, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).

RelatedPosts

Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait TPPU

KPK Dalami Kasus EDC Bank BRI Senilai Rp2,1 Triliun, 13 Orang Dicekal Usai Penggeledahan di Dua Tempat

Pasca Laporkan PDAM Limau Kunci ke KPK, FML Komitmen Kawal Sampai Tuntas

Ia pun menekankan jika masyarakat harus mengoptimalkan proses transisi tersebut, agar bisa menjadi momentum yang positif bagi arah pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya.

“Kita berharap Pansel (Panitia Seleksi) Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, harus memperhatikan nama-nama calon pimpinan KPK, pun termasuk Presiden. Perlu diingat dalam ketentuan Pasal 43 Ayat 3 UU 31 Tahun 1999, masih menetapkan bahwa komposisi komisioner itu terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Saya khawatir kalau nanti unsur masyarakat ini dihilangkan sama sekali,” ucap Nawawi.

Dalam dialog yang bertajuk “Unmask the Corrupt: Membangun Kembali Kedaulatan Hukum dan Arah Pemberantasan Korupsi” Nawawi menuturkan, pemberantasan korupsi merupakan salah satu harapan yang paling diinginkan oleh masyarakat pada kepemimpinan baru.

Ia pun menyampaikan, di era baru tersebut, KPK berharap dapat disediakan sebuah forum sebagai wadah untuk menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Baca Juga  Penggeledahan Kediaman Firli Bahuri, Ali Fikri: KPK Hormati Selama Sesuai Mekanisme dan Ketentuan Hukum

Lebih lanjut Nawawi pun mengungkapkan bahwa conflict of interest atau konflik kepentingan seringkali menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Nawawi, Indonesia perlu melakukan pengelolaan terhadap konflik kepentingan sebagai instrument pencegahan, dengan harapan dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang timbul akibat benturan kepentingan.

“KPK memiliki tugas pencegahan korupsi dengan instrumen yang masih terbatas pada LHKPN dan gratifikasi. Jika nanti ada revisi Undang-Undang KPK, conflict of interest bisa dimasukkan juga sebagai salah satu instrumen dalam soal pencegahan tindak pidana korupsi,” tutur Nawawi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII), Meuthia Ganie, yang turut hadir mengatakan ditengah kesulitan yang dihadapi oleh KPK, pimpinan baru harus bisa mendorong hal-hal yang lebih strategis.

“Dalam hal misalnya menemukan komunikasi politik untuk mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan penegak hukum lain. Saya mendengar ada persoalan pendekatan juga yang perlu dicari, ada jalan untuk mengembangkan kerja sama dengan level tertentu bersama penegak hukum,” jelasnya.

Lain seperti yang disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, Mahkamah Agung tetap berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung atau pengadilan, semua terlibat di dalam putusannya.

“Putusannya harus memperhatikan bagaimana mencegah korupsi, putusannya harus memperhatikan bagaimana menindak pelaku, putusannya harus mempertimbangkan bagaimana mengembalikan aset yang dirampas oleh pelaku korupsi,” pungkasnya.

Diakhir kegiatan, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saldi Isra, menegaskan perlu ada pembatasan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara yang ada.

Menurutnya kekuasaan yang terlalu besar cenderung korup, agar tidak korup harus ada pembatasan sedemikian rupa.

Indonesia Integrity Forum 2024 yang digagas TII ini menghadirkan sejumlah pembicara mumpuni di bidangnya masing-masing seperti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD; Ketua Dewan Pengawas Transparency International Indonesia, Leonard Simanjuntak; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko; serta beberapa pembicara lainnya.***

Baca Juga  Mantan Pejabat Ditjen Pajak RAT Resmi Ditahan KPK, Berikut Penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri

Red/K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: #MerahPutihTegakBerdiriArah Pemberantasan KorupsiIndonesia Integrity Forum 2024Komisi Pemberantasan KorupsiKPKMenyongsong Kepemimpinan Baruregenerasi kepemimpinan nasional
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Peresmian Istana Negara: Langkah Besar Menuju Pusat Pemerintahan di Nusantara

Post Selanjutnya

IPW Komentari Pemecatan Terhadap Ipda Rudy Soik dari Polda NTT

RelatedPosts

Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait TPPU

1 Juli 2025

KPK Dalami Kasus EDC Bank BRI Senilai Rp2,1 Triliun, 13 Orang Dicekal Usai Penggeledahan di Dua Tempat

30 Juni 2025

Pasca Laporkan PDAM Limau Kunci ke KPK, FML Komitmen Kawal Sampai Tuntas

29 Juni 2025

KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut dan 4 Lainnya Tersangka Suap Proyek Jalan Senilai Rp157 Miliar

29 Juni 2025
Gedung Merah Putih KPK

KPK Gelar OTT di Sumut: 6 Orang Diamankan Terkait Proyek Pembangunan Jalan PUPR

27 Juni 2025

Terbitnya PP Justice Collaborator, SIAGA 98: Bukti Komitmen Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi

27 Juni 2025
Post Selanjutnya

IPW Komentari Pemecatan Terhadap Ipda Rudy Soik dari Polda NTT

Warga Minta Klarifikasi: Ada Perbedaan Nama Calon Wakil Bupati Garut di LHKPN KPK dan Keputusan KPU

Discussion about this post

KabarTerbaru

Konferensi Pers JAM PIDSUS Penyitaan Rp1,37 Triliun Uang Korporasi Terdakwa Ekspor CPO di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta

JAMPidsus Sita Dana Korporasi Rp1,37 Triliun Perkembangan Perkara CPO Minyak Goreng

3 Juli 2025
Kepala Badan Pangan Nasional/NFA, Arief Prasetyo Adi saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI

Bantuan Pangan Beras Mulai Disalurkan Juli, Pemerintah Pastikan ‘One Shoot’ untuk Dua Bulan

2 Juli 2025
Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU., di Pendopo Garut

Bupati Garut Seleksi 24 Pejabat untuk 8 Jabatan Eselon II, Fokus pada Integritas dan Visi

2 Juli 2025
Oplus_131072

Putusan MK Merubah Skema Pemilu, Berikut Tanggapan SIAGA 98

2 Juli 2025
Kejaksaan Agung

Kejagung Kembali Sita Uang Rp1,3 Triliun dari Kasus Ekspor CPO

2 Juli 2025
Presiden Prabowo Luncurkan Satuan Pemenuhan Gizi Polri Rangkaian Acara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa (1/7/2025)

Presiden Prabowo Resmi Luncurkan SPPG Polri: Strategi Perbaikan Gizi Nasional

2 Juli 2025

Gemira Dukung Penuh Pengesahan RUU Perampasan Aset, Jalan Keadilan untuk Rakyat

2 Juli 2025
Universitas Gadjah Mada menayangkan gambar kampus dalam suasana temaram dan hening sebagai simbol suasana duka atas meninggalnya dua mahasiswa KKN di Maluku Tenggara/UGM

UGM Berduka, Dua Mahasiswa KKN Tewas di Maluku Tenggara, Ini Unggahannya

2 Juli 2025
Ilustrasi, demo sopir truk

Penjelasan Soal ODOL dan Akar Masalah Demo Sopir Truk di  Kemenhub Hari Ini

2 Juli 2025

Kabar Terpopuler

  • Viral Pasien BPJS Meninggal Dunia di RSUD Cibabat, Diduga Lambatnya Penanganan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bu Guru Salsa yang Viral karena Video Syur, Kini Bahagia Dinikahi Duda PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • HUT Bhayangkara ke-79 Digelar di Monas, Sederet Jalan Ini Akan Ditutup 1 Juli 2025 Mulai Pagi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Longsor di Cilawu, Lalu Lintas Garut-Tasik via Singaparna Dialihkan ke Jalur Malangbong

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • DNIKS Dukung Porturin Sukseskan Ajang Olahraga Tunarungu Asia Tenggara 2025 di Jakarta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Saksi Sejarah dari Bandung: Seruan Melawan Lupa dan Penuntasan Tragedi Kemanusiaan Mei 1998

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Dalami Kasus EDC Bank BRI Senilai Rp2,1 Triliun, 13 Orang Dicekal Usai Penggeledahan di Dua Tempat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
[sbtt-tiktok feed=1]
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.

Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.