Jakarta, Kabariku- Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memutuskan dugaan pelanggaran etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron, besok (06/09/2024). Ia pun telah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang kode etik terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang “Mutasi pegawai ASN di Kementan”.
Menurut Hasanuddin, Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) berpendapat, peristiwa ini sudah keluar dari substansi Dewas KPK yang dibentuk menjadi bagian dari KPK.
“Menurut kami, SIAGA 98 hal ini sudah keluar daru substansi (Institusional) untuk memperkuat kerja KPK melalui fungsi pengawasan agar KPK dapat bekerja optimal dalam pemberantasan korupsi,” ucap Hasanuddin. Kamis (05/09/2024).
Setidaknya, kata Hasanuddin, oleh beberapa pihak yang anti pemberantasan korupsi (anti KPK) dan barisan sakit hati terhadap langkah Pimpinan KPK saat ini.
“Dewas KPK dijadikan sarana menyerang, melemahkan dan atau setidaknya melemahkan spirit Pimpinan KPK dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi,” ujar Hasanuddin.
“Termasuk terhadap “menyidangkan” Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran etik karena merespon soal manajemen kepegawaian ASN di Kementan,” imbuhnya
Hasanuddin menegaskan, peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang luar biasa dan perlu pengaruh atau kewenangan intervensional se-kapasitas pimpunan KPK untuk sekedar memindahkan pegawai setingkat golongan 3A, yang secara prosedural memungkinkan pindah/mutasi.
“Motifnya tidak koruptif, dan tidak perlu kewenangan untuk mutasi tersebut. Sehingga tuduhan perdagangan pengaruh tentu tidaklah tepat dan mengada-ada,” tegas dia.
SIAGA 98 melihat peristiwa ini selain untuk mendelegitimasi kerja Pimpinan KPK, juga untuk menjegal Nurul Ghufron maju kembali menjadi Pimpinan KPK periode mendatang.
“Setelah pimpinan KPK lain di“kerjain”, kini Nurul Ghufron. Kami yakin, Dewas KPK masih mempunyai integritas dan pemahaman komprehensif terhadap situasi ini dan duduk perkara pengaduan tersebut,” tandasnya.***
Red/K.101
Discussion about this post