SSR Desak Komisi I dan VI Gunakan Hak Angket Ungkap Bisnis Senjata dan Amunisi Tiga BUMN ke Junta Militer Myanmar

Jakarta, Kabariku- Desakan untuk Komisi I dan VI DPR dalam melakukan hak angket terkait dugaan pengadaan senjata dan amunisi dari PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia ke Militer Junta Myanmar.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) mengungkap, pada 3 Oktober 2023, sebuah laporan dikirimkan ke Komnas HAM oleh Marzuki Darusman, Mantan Kepala Fact-Finding Mission Independen untuk Myanmar; Feri Amsari (Akademisi dari Universitas Andalas; Myanmar Accountability Project (MAP); dan Za Uk Ling (Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization) perihal dugaan keterlibatan 3 BUMN yakni PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia dalam kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ke militer junta melalui broker miliknya, True North Ltd.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dugaan tindakan tersebut melanggar Resolusi PBB 75/287 yang melarang pengadaan senjata untuk militer junta sejak 2021 lalu. Meskipun pihak-pihak tersebut mengklaim tidak melakukannya, namun laporan yang dikirimkan tetap membuahkan fakta yang tak bisa dibantah,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangannya. Selasa (24/10/2023) dini hari.

Disisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hak istimewa dimana salah satunya adalah Hak Angket yang tertuang dalam Pasal 79 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2014 bahwa DPR dapat melakukan menyelidiki implementasi perundangan serta kebijakan Pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, DPR melalui Komisi I dan VI yang membawahi Kementerian yang bersangkutan dalam kasus terkait memiliki hak untuk menyelediki dugaan lebih lanjut.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) bermaksud untuk memberikan surat desakan kepada DPR dalam penyelidikan, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

Bertempat: Sekretariat Jenderal DPR-RI Jakarta Pusat. Acara ini dalam agenda; penyerahan surat desakan untuk Komisi I dan VI DPR dalam melakukan hak angket terkait dugaan Pengadaan Senjata dan Amunisi dari PT. Pindad, PT. PAL, and PT. Dirgantara Indonesia ke Militer Junta.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) tergabung dari PBHI, Centra Initiative, Imparsial, ELSAM, KontraS, SETARA Institute, Forum De Facto, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, LBHM, ICJR, ICW, WALHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, LBHAP PP Muhammadiyah.***

Red/K.101