Jakarta, Kabariku– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
Ketiga tersangka tersebut yaitu: M Syahrir (MS) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; Frank Wijaya (FW) Pihak Swasta/Pemegang Saham PT Adimulia Agrolestari (PT AA); dan Sudarso (SDR) General Manager PT AA.
Demikian disampaikan Ketua KPK, Drs. Firli Bahuri, M.Si., dalam konferensi pers didampingi Wakil Ketua Bidang Penindakan, Karyoto, S.I.K., dan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding,di Gedung Merah Putih. Kamis (27/10/2022).
“Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan KPK yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra,” kata Firli Bahuri.
Firli menjelaskan, Dalam perkara ini, FW diduga menugaskan SDR menemui MS untuk mengurus perpanjangan sertifikat HGU PT AA seluas 3300 Hektare di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Dalam pertemuan tersebut MS diduga meminta uang sekitar Rp3,5 Miliar dalam bentuk Dollar Singapura dengan pembagian 40% s.d 60% sebagai uang muka,” terangnya.
Perjanjian HGU PT AA
MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA. Selanjutnya SDR melakukan penyerahan uang senilai SGD120.000 kepada MS pada September 2021.
“Atas rekomendasi MS, SDR juga mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan,” paparnya.
Kemudian, diduga terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR atas sepengetahuan FW terkait adanya pemberian uang sejumlah Rp2 Milyar.
“Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021, diduga dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta,” lanjutnya.
Berikutnya pada Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP uang sekitar Rp200 juta.
Atas perbuatannya, FW dan SDR sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan MS sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Untuk kepentingan penyidikan maka tim penyidik melakukan penahanan pada tersangka Frank Wijaya untuk 20 hari pertama,” kata Firli.
Selanjutnya, Frank akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan per 27 Oktober hingga 15 November.
Diketahui, Syahrir tidak memenuhi panggilan KPK, untuk itu pihaknya meminta MS kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik KPK.
“Kami juga akan lakukan upaya paksa apabila tidak datang untuk kedua kalinya dan kami berharap meminta kepada seluruh masyarakat yang mengetahui saudara MS supaya memberitahukan kepada kami,” tandas Ketua KPK.***
*Siaran Pers KPK: 86/HM.01.04/KPK/56/10/2022
Jakarta, 27 Oktober 2022
Red/K.000
BACA juga Berita WartaPemilu KLIK disini
Discussion about this post