• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Sabtu, Juli 4, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Ekonomi

Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, BeaThor Suryadi: Kebijakan Salah Sasaran

Redaksi oleh Redaksi
23 April 2022
di Ekonomi, Opini
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Kabariku- Mantan staf Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Beathor Suryadi turut menyoroti kebijakan pemerintah larang ekspor CPO dan minyak goreng.

Menurutnya, Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng dapat menimbulkan lingkungan ekonomi mahal.

Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik

“Bu Srimulyani adalah pengangum market mechanism dan business as usual. Akan tetapi tata laksana kebijakan pelarangan eksport CPO dan minyak goreng justru bertentangan dengan market mechanism dan business as usual dan ini bisa menimbulkan efek lingkaran ekonomi buruk,” terangnya. Sabtu (23/4/2022).

RelatedPosts

Mardani Ali Sera Soroti Isu PHK Tokopedia, Usul Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PHK

AHY Dorong Wali Kota Perkuat Inovasi dan Daya Saing Daerah untuk Tarik Investasi

Danantara Ungkap Adanya Temuan Dugaan Rekayasa Keuangan di PT Pos Indonesia

Diketahui beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat.

Sementara disisi lain, pemerintah tidak menyubsidi minyak goreng tanpa kemasan alias minyak goreng curah. Padahal, minyak goreng kemasan selama ini dikuasai banyak perusahaan-perusahaan besar.

Dari sisi penentu kebijakan, masalah harga minyak goreng ini tentunya perlu diperhatikan terkait akuntabilitas. Artinya, dalam menentukan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Yang menjadi pertanyaan, kata BeaThor Suryadi, adalah apakah pasar domestik bisa menyerap semua Produksi CPO dan Minyak Goreng dari Produsen?

“Kemudian bagaimana dengan kontrak pembelian yg telah di lakukan korporasi CPO dan minyak goreng baik secara forward, off take, maupun kontrak jangka Panjang?” tanya BeaThor Suryadi.

Menurutnya, Hal ini jelas akan menimbulkan sengketa kepentingan antara Buyer luar negeri dengan pabrikan CPO dan Minyak Goreng.

“Bila terjadi penumpukan CPO dan Minyak Goreng akibat pasar domestik tidak mau menyerap maka yang akan terjadi selanjutnya adalah cash flow Perusahaan,” cetusnya.

Baca Juga  Motif di Balik Penundaan PEMILU

Bila Cash flow ini terganggu, ia menjelaskan, akan mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannnya pada perbankan terganggu dan bisa meningkatkan Non Performing Loan pada Bank.

“Selanjutnya bila CPO dan minyak goreng tidak mampu diserap oleh pasar dalam negeri maka selanjutnya yang terjadi adalah pengurangan produksi dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja dan naiknya pengangguran baru,” paparnya.

Atau, BeaThor melanjutkan, Pemerintah  akan tetap mempertahankan produksi CPO dan minyak goreng nasional dengan cara mensubsidi para konglomerat CPO dan minyak goreng.

“Agar mereka tidak mengurasi Produksi CPO dan Minyak Goreng mereka, kalau kebijakan ini diambil, lagi-lagi oligarki menang dan negara buntung,” tukasnya.

Kebijakan Pelarangan ekspor CPO dan Minyak Goreng adalah kebijakan yang salah sasaran.

“Kan yang bermasalah itu kelangkaan minyak goreng di pasar? Lalu mengapa CPO yang kena getah larangan ekspor?” ujarnya.

BeaThor menyebut, Dari dulu yang namanya scarcity itu pasti harganya mahal dan naik. Mestinya pemerintah melakukan tata niaga minyak goreng secara cluster dulu.

“Harus cerdas bahwa kekurangan pasakon minyak goreng bukan dikarenakan naiknya  deman dan konsumsi minyak goreng domestik dan bukan pula terjadi penurunan produksi CPO lalu diikuti penurunan produksi minyak goreng secara nasional,” ungkapnya.

BeaThor menilai, Permasalahan yang terjadi pada distribusi dan birokrasi sehingga menimbulkan lingkaran ekonomi menjdi tidak efesien.

“Bukan disini masalahnya. Tapi masalahnya adalah distribusi, biroksi serta dan biaya transportasi. Mestinya pada lini ini lah Pemerintah hadir bukan dengan cara membuat kebijakan yang dapat menimbulkan lingkaran ekonomi yang tidak efisien dan mahal,” tuturnya

Sementara itu, Pendapat Prof. Yudi Haryono, Ada satu masalah yang tidak ditulis oleh penulis. Dan, itu masalah paling utama: greedy pengusaha.

Baca Juga  Presiden Jokowi Lantik Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional

“Mental menumpuk dan menyembah harta. Untung berlipat ganda,” katanya.

Menurutnya, yang menjadi ini adalah motif kolonialisme yang ditendang bokongnya oleh para pendiri Republik.

“Dan betul kata orang, untuk memahami Jokowi, maka pahami kebalikannya. Dulu Jokowi berkampanye ‘Stop Import’ yang terjadi sekarang stop CPO dan minyak goreng,” tandasnya.***

Red/K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: Bambang Beathor SuryadiDampak larangan ekspor CPO dan migorMenkeu
ShareSendShareSharePinTweet
Post Sebelumnya

Jum’at Berkah Sat Binmas Polres Garut Ngabuburit dan Kajian Islamiyah

Post Selanjutnya

Hari Kartini ke 144, LBH Kesehatan Indonesia Ajak Perempuan Indonesia Bicara Hak Kesehatan Masyarakat “Perempuan Sehat Negara Kuat”

RelatedPosts

Mardani Ali Sera Soroti Isu PHK Tokopedia, Usul Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PHK

4 Juli 2026

AHY Dorong Wali Kota Perkuat Inovasi dan Daya Saing Daerah untuk Tarik Investasi

4 Juli 2026

Danantara Ungkap Adanya Temuan Dugaan Rekayasa Keuangan di PT Pos Indonesia

3 Juli 2026

Potensi Maritim Pangkalpinang jadi Implementasi Peran Pemuda Sebagai Agent Of Change

3 Juli 2026

Hadir Hingga Pelosok Mamasa, PNM Menguatkan Usaha Kecil Ibu Lederika yang Menopang Keluarga

3 Juli 2026

Kemendag Ajak Pelaku Usaha Jawa Timur Tembus Pasar Global Lewat TEI 2026

3 Juli 2026
Post Selanjutnya

Hari Kartini ke 144, LBH Kesehatan Indonesia Ajak Perempuan Indonesia Bicara Hak Kesehatan Masyarakat “Perempuan Sehat Negara Kuat”

Petani Hutan Saradan Madiun Keluhkan Adanya Tarikan Dana 'Monosuko'

Discussion about this post

KabarTerbaru

Mardani Ali Sera Soroti Isu PHK Tokopedia, Usul Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PHK

4 Juli 2026

AHY Dorong Wali Kota Perkuat Inovasi dan Daya Saing Daerah untuk Tarik Investasi

4 Juli 2026

Perseteruan FP3EM-Garsel Berlanjut, Dugaan Persekusi terhadap Abdul Rokib Tuai Sorotan Sejumlah Advokat

4 Juli 2026

Sidang Isbat Nikah Terpadu di Garut, Langkah Nyata Lindungi Hak Perempuan dan Anak

4 Juli 2026

UI Tegaskan Konten Kajian BEM Psikologi soal ‘Homoseksual Bukan Penyimpangan’ Bukan Sikap Resmi Kampus

3 Juli 2026

MUI Desak Koruptor Dijatuhi Hukuman Mati, Dinilai Rampas Hak Hidup Rakyat

3 Juli 2026

TNI Buka Suara Terkait Dugaan Keterlibatan Kolonel Budi Utomo di Kasus Korupsi MBG

3 Juli 2026

Danantara Ungkap Adanya Temuan Dugaan Rekayasa Keuangan di PT Pos Indonesia

3 Juli 2026

“Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Politik”, SIAGA 98: Semoga Jokowi dan Polri Mendengar Pesan Presiden Prabowo

3 Juli 2026

Istana Pastikan Program Tetap Berjalan, Latsarmil Koperasi Merah Putih Dievaluasi Usai Lima Peserta Meninggal

29 Juni 2026

Kabar Terpopuler

  • Sidang TPPU, Mantan Pangdam IV/Diponegoro Diduga Belikan Alphard Rp1,6 Miliar untuk Eks Kowad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi MBG, Kejagung Tetapkan Jenderal Aktif LMI Jadi Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Potensi Maritim Pangkalpinang jadi Implementasi Peran Pemuda Sebagai Agent Of Change

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mewujudkan Polisi Kelas Dunia: Menyambut Hari Bhayangkara Ke-80

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Sekap dan Rantai Tiga Karyawan Selama 21 Hari, Pemilik Percetakan Dilaporkan ke Polisi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • HIMAIKA UBB Wujudkan Kepedulian Pesisir Melalui Program Bina Desa Berbasis Citizen Science di Desa Rajik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Gugat Kejagung Lewat Praperadilan, OC Kaligis Persoalkan Proses Penangkapan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com diterbitkan PT. Mega Nusantara Group dan telah diverifikasi Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM
DJITUBERITA.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com