Kabariku- Jenjang pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang tidak melakukan korupsi. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan hampir 90 persen sarjana tersangkut kasus korupsi.
Hal itu diungkap Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., dalam kegiatan audiensi dan koordinasi program pencegahan korupsi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (25/10/2021).
“Integritas semakin terdesak dari pendidikan, karena salah satu faktornya pendidikan bukan lagi untuk meningkatkan ilmu, namun sekadar memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan, tunjangan, naik jabatan agar berkesempatan,” ujar Ghufron.
Ghufron memaparkan, sekitar 86 persen pelaku korupsi memiliki jenjang pendidikan minimal sarjana atau S1. Sekolah diharapkan menjadi ekosistem yang meneladani integritas, menurutnya tak bisa dijadikan tolok ukur.
“86 persen koruptor merupakan alumni pendidikan tinggi atau S1 ke atas. Mengapa alumni pendidikan tinggi tidak berintegritas? Karena tidak ada evaluasi terhadap tanggung jawab atau amanah. Sekolah hanya terkait dengan kemampuan tulis, baca, hitung. Ujian nasional menjadi ukuran keberhasilan,” tuturnya.
Selama ini, lanjut kata Ghufron, pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK hanya yang terlihat saja. Sementara dia meyakini aksi suap menyuap lebih banyak lagi.
“Salah satu hal yang menjadikan KPK ingin mencetak generasi antikorupsi, karena korupsi menghancurkan penegakan hukum, ekonomi dan pembangunan SDM baik dalam bentuk mutasi atau naik pangkat yang kerap dilakukan dengan penyuapan,” bebernya.
Untuk itu, Ghufron meminta Kemenag ikut mengawal, membina dan mengevaluasi pendidikan di lingkungan Kemenag. Sebab, korupsi merupakan penyakit karakter yang sistemik dan harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa.
“Anda semua adalah aktor-aktor pencegah korupsi dan penentu Indonesia bebas dari korupsi di dunia pendidikan. Dan kami berharap dapat mencetak generasi antikorupsi,” tegasnya.
Ghufron menyebut, karena itu langkah-langkah dan strategi yang saat ini dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya mendorong diimplementasikannya sanksi sosial bagi pelaku korupsi.
“Perlu dipertimbangkan penghukuman koruptor tidak hanya di penjara tetapi sanksi sosial seperti melakukan pekerjaan sosial,” cetusnya.
Lebih lanjut, Ghufron berpesan agar nilai kejujuran dan integritas harus menjadi yang utama dalam menerapkan pembelajaran untuk peserta didik. Supaya pembelajaran tak hanya dianggap hanya sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa.
“Kalau itu maka google lebih pintar. Pendidikan bukan hanya transfer knowledge, tapi meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan rasa empati bagi masyarakat,” tandasnya.
Pada kesempatan lain, Nurul Ghufron menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk provinsi Kaltara. Ucapan yang diisampaikannya saat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Kaltara yang berlangsung secara luring terbatas, di Aula serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Tanjung Selor.
“Selamat ulang tahun untuk Provinsi Kaltara. KPK hadir bukan untuk menakuti tapi menjadi sahabat untuk merevitalisasi semangat, memajukan dan mensejahterakan Kaltara,” ujar Ghufron.
Dia berharap, semangat ulang tahun Kaltara adalah semangat untuk berkomitmen memberantas korupsi, demi memajukan daerah.
Ghufron meminta seluruh Kepala Daerah dan pimpinan serta anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), agar menjadikan KPK sebagai sahabat, demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Ghufron juga mengingatkan, dampak korupsi sangat merugikan dari sisi ekonomi. Tidak hanya itu, korupsi menutup kesempatan untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga terbaik.
“Bangunan konstruksi sudah ambruk sebelum kepala daerahnya turun,” ucapnya mencontohkan.
Sementara dari sisi pembangunan sumber daya manusia, korupsi juga berdampak buruk. Sesungguhnya, musuh yang harus dilawan bersama adalah diri sendiri.
Ghufron juga memaparkan, Selain diskusi terkait sistem politik dan upaya-upaya yang telah dilakukan KPK, catatan komisi antirasuah itu terkait area intervensi manajemen aset di Provinsi Kaltara.
Dari data yang diterima KPK, total sertifikasi aset Pemda se-Kaltara, baik Provinsi maupun Kab/Kota sampai TW-3 2021, baru 658 bidang atau 14 persen dari total 4.775 bidang aset yang sudah bersertifikat.
Sementara itu, untuk penyerahan PSU dari pengembang perumahan, di tahun 2021 ini terdapat 21 bidang dengan luas 4.528 meter persegi dengan total nilai Rp 2,5 miliar.
Sedangkan, untuk capaian penagihan piutang pajak per-triwulan 3 masih 10 persen. Piutang terbanyak yang belum tertagih adalah dari PBB-P2. Ghufron meminta Pemda membuat strategi khusus untuk menuntaskan piutang PBB-P2 ini.
“Terkait fokus area optimalisasi pendapatan daerah, Kaltim dan Kaltara adalah daerah terbesar penyumbang ekspor sarang burung walet (SBW) Indonesia,” jelasnya.
Disampaikan Ghufron, Mengutip data Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai ekspor SBW tahun 2020 berjumlah 1.555 ton dengan nilai Rp 28,9 triliun.
“Pemda perlu menata dan membuat sistem agar potensi pajak sarang burung walet ini dapat menyumbang penambahan pendapatan daerah,” pungkas Ghufron. ***
*Sumber: Berita KPK
Discussion about this post