TNI Hentikan Perkara Pengadaan Helikopter AW-101, KPK Pastikan Perkara Sampai ke Persidangan

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih mengusut dugaan korupsi terkait dengan penyidikan dugaan pengadaan Heli AW-101 sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasan.

“Kami masih terus menyelesaikan proses penyidikan perkara ini, sekalipun kita tahu ada di penegak hukum lain sudah menghentikan penetapan tersangka dalam perkara ini”. Hal itu ditegaskan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya yang diterima Kamis (12/5/2022).

Meskipun Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menghentikan perkara tersebut, KPK menyatakan penghentian itu tidak bersifat mutlak.

“Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru dan ada indikasi menguat di dalam proses penyidikan, tentu bisa dibuka kembali,” jelas Fikri.

Fikri menyatakan pihaknya masih berusaha melengkapi berkas perkara. Bahkan KPK sudah mengantongi bukti yang cukup untuk mempertahankan kasus ini sampai tersangkanya di bawa ke meja hijau.

“Oleh karena itu, maka penyidikan di KPK tetap dilanjutkan, dan kami pastikan perkara tersebut akan bawa ke proses persidangan,” kata Fikri.

“Nanti infonya akan kami sampaikan kembali,” imbuhnya menutup.

Seperti diketahui, Selasa, 22 Mei 2022, Gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 Jhon Irfan Kenway, ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, KPK masih mengusut perkara dugaan korupsi heli AW 101 yang mengendap hampir empat tahun lamanya.

Diketahui dalam kasus ini, TNI telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Lainnya, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Selain itu, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

16 Juni 2017, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Kasus ini bermula saat TNI Angkatan Udara melakukan pengadaan satu unit helikopter AW-101 pada 2016 lalu.

Awalnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) saat itu, Marsekal Agus Supriatna menyebutkan, pihaknya akan membeli enam unit helikopter yang berasal dari Inggris tersebut.

Rinciannya, tiga unit untuk alat angkut berat dan tiga unit untuk kendaraan VVIP. Namun, Presiden Jokowi pada Desember 2015 silam menolak usulan pengadaan helikopter tersebut.

Desember 2016, TNI AU membeli helikopter tersebut meski mendapat penolakan Presiden. Saat itu KSAU mengatakan, helikopter yang dibeli hanya satu unit dengan anggaran TNI AU, bukan Sekretariat Negara.***

Red/K.000