PP IPPAT Mendukung Sepenuhnya Upaya Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN RI Memberantas Mafia Pertanahan

JAKARTA, Kabariku- Persoalan sengketa jual-beli tanah masih terus terjadi di masyarakat. Bahkan, terdapat dugaan praktik tersebut dilakukan oleh mafia tanah.

Namun, pada dasarnya terjadinya sengketa tanah tersebut akibat jual-beli tanah yang tidak sesuai aturan dan prosedur.

Ironisnya, dalam pelanggaran tersebut bahkan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT yaitu diantaranya akta jual-beli, akta tukar-menukar, akta hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).

Kasus yang saat ini tengah menjadi perhatian publik yaitu persoalan artis, Nirina Zubir. Aset sekitar Rp 17 Miliar milik Cut Indria Marzuki (ibu Nirina) harus berpindah tangan ke orang lain.

Atas peristiwa tersebut, Nirina melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian RI. Alhasil polisi sementara menetapkan lima tersangka yang dua diantaranya Notaris/PPAT Jakarta Barat yaitu Ina Rosaina dan Erwin Ridwan yang diduga melakukan pemalsuan surat dalam proses peralihan hak atas tanah.

Menanggapi persoalan tersebut, Hapendi Harahap SH.,Sp.,N.,MH., Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ketum IPPAT) mengatakan, PP IPPAT turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudari Nirina Zubir di mana aset milik almarhum ibundanya saat ini terdaftar atas nama yang tidak berhak.

“PP IPPAT berdoa dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya yang berhak kembali mendapatkan haknya dan yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal,” kata Hapendi. Selasa (23/11/2021).

Hapendi mengimbau agar seluruh PPAT mematuhi prosedur dan hukum dalam menangani setiap transaksi jual-beli tanah.

Dijelaskannya, Salah satu prosedur baku transaksi jual-beli tanah tersebut harus dihadapan seorang PPAT yang berwenang. Terdapat juga pelanggaran berupa kirim akta antar PPAT, sehingga suatu transaksi jual-beli tanah tidak di hadapan PPAT berwenang.

Pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT yaitu :

1. Akta jual beli;
2. Akta tukar menukar;
3. Akta hibah;
4. Akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5. Akta pembagian hak bersama;
6. Akta pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
7. Akta pemberian Hak Tanggungan;
8. Akta pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Akta Jual Beli (AJB) yang terkait dengan tanah warisan dari almarhum ibu saudari Nirina Zubir dilakukan pada tahun 2017 dan terbaru tahun 2019, yang pada saat itu pendaftarannya masih secara manual/konvensional.

“Sehingga adanya tuduhan bahwa penghadap memakai KTP palsu saat menghadap PPAT dan PPAT tidak dapat melakukan deteksi adalah sesuatu yang wajar, artinya kepalsuan KTP tersebut tidak dapat PPAT membedakannya dengan asli,” jelas Hapendi.

Semua akta yang menjadi kewenangan PPAT tersebut wajib disampaikan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta ditanda tangani.

Inilah yang kita kenal dengan pendaftaran Balik Nama sertifikat. Saat ini setelah lahir Permen ATR/KBPN No 9/2019  Jo No 5/2020 tgl 8/7/2020. Maka pendaftaran Akta-akta diatas dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran secara elektronik ini dapat mendeteksi KTP Palsu dari penghadap karena sudah berbasikkan NIK.

“Para PPAT di seluruh Indonesia jangan pernah menerima berkas dari rekan sejawat yang formulir AJB telah ditandatangani dan dilakukan tidak dihadapan dia sendiri. Bertindaklah sesuai prosedur, periksalah keabsahan dari objeknya. Setelah itu dilakukan, pengecekan sertifikat, nomor, nama, luas, keaslian sertifikat,” jelas Hapendi.

IPPAT juga mengingatkan agar PPAT memeriksa subjek yang menghadap untuk pembuatan akta tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari orang yang tidak berwenang dan mengaku hak atas tanah tersebut menandatangani akta jual-beli tanah.

“PP IPPAT mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan khusus kementerian ATR/BPN RI yang telah memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan segala usaha yang dilakukan dalam upaya memberantas mafia Pertanahan serta mendukung sepenuhnya Polda metro Jaya yang telah menangani masalah ini sampai tuntas,” tegasnya.

Saat ini pembuatan AJB dan Pendaftarannya dapat dikatakan sudah aman dikarenakan, PPAT pun saat ini telah memakai Kartu Tanda Anggota IPPAT  adalah KTA-el yang dapat dideteksi dengan masuk di web PP.IPPAT yaitu : ppippat.org

Dan pendaftarannya adalah secara elektronik. Oleh karenanya issu bahwa bertransaksi di PPAT tidak aman adalah tidak benar sebab kejadian seperti yang viral saat ini hanyalah oknum saja dari 21.857 PPAT seluruh Indonesia.

“Kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai kewenangan PPAT diatas”.

“Dan PP. IPPAT menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi atas tanahnya mendatangi di kabupaten tanah itu berada karena yang berwenang hanyalah PPAT di wilayah tanah itu berada saja,” tutup Hapendi.

Sebagai informasi, untuk meminta penjelasan kepada PP IPPAT dapat menghubungi nomor; (021) 22066368.***

*Siaran Pers; PP IPPAT-Hapendi Harahap-Ketua umum

Red/K.000