Polisi Siber dan Harapan Keberlanjutan Keamanan Bangsa

oleh :
IJP Dr. Andry Wibowo, SIK., MH., Msi.

Kabariku – Tanggal 5 Mei 2026, Komisi Reformasi Kepolisian yang dipimpin oleh Prof Jimly A Shidiq telah menghadap kepada bapak Presiden Prabowo Subianto Untuk menyerahkan hasil kerjanya dalam melakukan identifikasi, assesment dan rekomendasi tentang reformasi (memajukan) lembaga Polri.

Ada beberapa point penting yang mendasar yang dapat kita ketahui tentang muatan rekomendasi sebagai masukkan strategis kepada bapak Presiden selaku kepala pemerintahan, diantaranya posisi struktural yang menempatkan institusi Polri tetap berada langsung dibawah Presiden dan tata cara pemilihan Kapolri yang relatif menempatkan dialektika formal Presiden dan lembaga DPR untuk memastikan Kapolri merupakan pilihan dialektikal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.

Selain dari pada itu juga ditelurkan rekomendasi tentang penguatan pengawasan bersifat internal dan eksternal khususnya melalui penguatan pengawasan oleh Kompolnas RI.

Langkah rekomendasi reformasi Polri ini menjadi titik kedua tahap reformasi Polri setelah hampir 2,5 dekade Polri menjalankan amanah reformasinya pasca perubahan sistem politik dan sosial 98 yang meliputi struktural, instrumental dan kultur.

Reformasi tahap ke 2 tentunya didasarkan pada kebutuhan perbaikan dan memajukan Polri sebagai bagian dari misi politik bapak Presiden dan harapan sosial masyarakat yang membutuhkan Polri yang lebih profesional, mandiri dan modern.

Reformasi tahap 1 yang telah berjalan hampir 2,5 dekade tentunya memberikan postur Polri yang ada saat ini yang secara struktur mengalami perubahan yang bersifat strategis dengan keberadaannya di seluruh wilayah administrasi pemerintahan;

Pengembangan jejaring polisi di kantor kantor kedutaan besar RI di berbagai negara yang tentunya akan terus berkembang sejalan dengan kebutuhan kerjasama Kepolisian lintas negara;

Lahirnya berbagai struktur baru di dalam satuan satuan kerja Polri yang bersifat adaptif dan responsive atas berbagai fenomena kejahatan baru yang selalu berkembang dan tumbuh mengikuti perkembangan peradaban yang semuanya berimplikasi pada lahirnya berbagai regulasi dan sub kultur baru.

Reformasi (memajukan) Polri memang proses yang tiada akhir. Proses itu bisa dalam bentuk mendasar dan fundamental atau hal hal yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan berbagai faktor pencetusnya baik internal maupun eksternal.

Apalagi jika kita hubungan reformasi dengan output dan out come yang diharapkan oleh kita semua yaitu postur Polri yang mampu memiliki karakter melayani, mengayomi dan melindungi berbagai kepentingan bangsa melalui terwujudnya kohesifitas sosial dan politik yang mantap serta keamanan yang terkendali pada batas-batas toleransi yang diukur melalui parameter kuantitatif maupun kualitatif, atau dengan kata lain melalui parameter angka aman dan parameter rasa aman.

Memajukan Polri merupakan kewajiban semua, hal ini bukan semata mata untuk kepentingan institusi Kepolisian dengan segala kapasitas kekuasaannya tetapi lebih jauh merupakan kepentingan bangsa dengan harapan harapan tentang keamanan dan kesejahteraan yang selalu saling menentukan dan mempengaruhi.

Demikian pula memajukan Polri juga menjadi ihtiar peradaban yang selalu berkembang dengan segala implikasinya.

Termasuk menghadapi tantangan baru kondisi peradaban yang melahirkan berbagai kemajuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi dan komunikasi yang berimplikasi merubah tata laku politik dan sosial manusia bahkan melahirkan entitas baru kehidupan manusia yaitu dunia maya yang sangat berbeda dengan tata laki politik dan sosial manusia pada dunia fisik yang telah berjalan hampir 20 abad.

Konsekuensi ini juga melahirkan tantangan baru yang berhubungan dengan tugas tugas Polisi.

Cyber Police Institution (Institusi Polisi Siber) merupakan struktur kepolisian yang mendesak untuk didesain dan dioperasionalkan.

Hal ini juga menjadi pertanda bahwa reformasi Polisi akan terus berlanjut pada masa masa kedepan ini yang mampu menjawab tantangan kekinian dari implikasi peradaban Siber (Cyber Civilization) yang bentuk, sifat dan ciri ciri kehidupannya sangat berbeda dengan bentuk, sifat dan ciri-ciri kehidupan yang terjadi hampir 21 abad belakangan ini.

Kejahatan-kejahatan baru yang memerlukan regulasi, struktur Polisi Siber, infrastruktur dan alat alat mitigasi penanganan keamanan, ketertiban dan masalah-masalah kejahatan serta anggaran termasuk didalamnnya kepemimpinan dan tata kelola organisasi serta operasionalisasi institusi polisi siber.

Relasi manusia dengan robot atau produk kecerdasan buatan akan juga memberikan pengaruh dan perubahan.

Tantangan Locus Delicti yang bersifat lintas negara dan tempus delicti yang tidak mengenal siang dan malam akan membutuhkan sistem identifikasi, assesment dan respons yang juga berbeda dengan sistem identifikasi, assesment dan respons terhadap berbagai fenomena kejahatan, gangguan keamanan dan ketertiban selama ini.

Belum lagi ketika kita berbicara tentang situasi kedaruratan serangan kejahatan siber yang memerlukan respons darurat untuk penanganannya.

Apakah kelak pada masa depan populasi Polisi tidak lagi diisi oleh Sumber Daya Manusia seperti yang terjadi pada saat ini?

Tidak menutup kemungkinan populasi Polisi akan diawaki oleh robot Polisi dan sistem teknologi Kepolisian yang canggih untuk melakukan tugas-tugas Kepolisian yang memerlukan kemampuan yang setara dengan ancaman dan tantangan kejahatan di dunia siber yang memerlukan inteligensia, kesigapan merespons dan memitigasi persoalan secara efektif, tepat dan efisien.

Dengan demikian Polisi Siber adalah harapan bagi kita semua untuk mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dalam merespons trend peradaban siber yang akan terus berkembang di dalam perjalanan kehidupan manusia, sebagaimana pepatah “Police is The Shadow Of Society“, Polisi adalah bayang-bayang masyarakatnya, dan Polisi Siber adalah tantangan yang harus segera didesain arsitekturnya untuk memastikan bahwa tantangan kejahatan dan soal soal keamanan masyarakat dan bangsa dapat dijawab secara efektif, tepat dan efisien.*

Jakarta, 8 Mei 2026