Jakarta, Kabariku – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Desak Evaluasi dan Dukung Investigasi KNKT
PUKIS meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi kinerja pemangku kepentingan di sektor perkeretaapian.
“Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, tetapi peringatan serius bahwa sistem kita perlu dievaluasi total,” tegas Gibran.
Ia menambahkan, adanya perombakan besar, termasuk pencopotan pejabat terkait demi menjamin proses investigasi yang objektif dan akuntabel.
PUKIS menyatakan dukungan penuh kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan secara terbuka.
“Kami berharap KNKT bekerja secara transparan dan menyampaikan hasil investigasi kepada publik tanpa ditutup-tutupi,” kata Gibran.
Ia juga mengapresiasi para petugas di lapangan.
“Para penanggap pertama telah bekerja maksimal dalam situasi yang sangat sulit,” imbuh dia.
Namun demikian, PUKIS mengkritik kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Soroti Dugaan Efek Domino dan Penanganan Awal di Lokasi
Dalam analisis awalnya, PUKIS mengungkap adanya indikasi kegagalan sistem yang memicu efek domino.
“Ada indikasi kuat bahwa sistem gagal melakukan containment, sehingga satu insiden memicu insiden berikutnya,” jelas Gibran.
Insiden diduga bermula dari temperan antara KRL dengan mobil taksi di perlintasan dekat lokasi kejadian, yang kemudian berujung pada tabrakan lebih fatal.
“Dua kejadian beruntun di lintasan yang sama dalam waktu singkat tidak bisa dianggap kebetulan semata,” lanjutnya.
PUKIS juga menyoroti lemahnya manajemen kedaruratan di lokasi kejadian.
“Pada menit-menit awal yang krusial, area tidak langsung disterilkan. Ini sangat berisiko bagi keselamatan korban dan petugas,” kata Gibran.
Menurutnya, kehadiran kerumunan dan aktivitas live streaming justru bisa menghambat proses evakuasi.
Dorong Perbaikan Infrastruktur dan Pertanggungjawaban Hukum
Sebagai langkah pencegahan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda terpisah (double-double track) di wilayah Jabodetabek.
“Pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi opsi. Selain itu, modernisasi persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang harus dipercepat,” ungkapnya.
PUKIS menegaskan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata.
“Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas, baik dari regulator, operator, maupun pihak lain yang terlibat,” ujar Gibran.
Di sisi lain, PUKIS mengkritik kehadiran Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad di lokasi kejadian.
“Kehadiran pihak yang tidak memiliki kewenangan teknis di lokasi bencana justru berpotensi mengganggu proses evakuasi. Ini menunjukkan perlunya penataan yang lebih baik dalam manajemen krisis pemerintah,” tukasnya.
PUKIS menegaskan, tragedi ini harus menjadi momentum pembenahan total sistem perkeretaapian nasional.
“Keselamatan publik harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan,” tutup Gibran.*
*PUKIS SP/13/PUKIS/04/2026
Baca juga :
Discussion about this post