Jakarta, Kabariku – Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA) menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PGN yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (22/5/2026).
FSP BUMN IRA menilai pengisian jajaran direksi PGN harus memprioritaskan kader internal perusahaan sebagai bentuk implementasi nyata arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola BUMN.
Ketua Umum FSP BUMN IRA, Sutisna, menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai “bersih-bersih BUMN” tidak boleh dimaknai sekadar pergantian posisi jabatan.
Menurutnya, reformasi BUMN harus diwujudkan melalui penempatan figur profesional yang memahami bisnis inti perusahaan, kultur organisasi, serta memiliki rekam jejak yang teruji di internal perusahaan.
“Jangan sampai Danantara justru mengulangi kesalahan lama dengan menempatkan orang-orang titipan yang tidak memahami denyut operasional perusahaan. Presiden sudah memberikan arahan yang sangat jelas: tata kelola BUMN harus dibersihkan. Maka langkah pertama adalah menghentikan praktik penunjukan direksi yang sarat kepentingan dan minim kompetensi,” ujar Sutisna di Jakarta.
FSP BUMN IRA menegaskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki posisi strategis sebagai subholding gas nasional di bawah PT Pertamina (Persero). Karena itu, pengelolaan perusahaan dinilai tidak boleh dijadikan ruang kompromi politik maupun ajang pembagian kekuasaan.
Menurut Sutisna, pengalaman di berbagai BUMN menunjukkan bahwa penempatan figur eksternal yang tidak memahami bisnis inti perusahaan kerap memicu persoalan internal hingga penurunan kinerja.
“Kami sudah terlalu sering melihat BUMN hancur karena dipimpin figur eksternal yang tidak memahami bisnis inti perusahaan. Akibatnya muncul salah urus, konflik internal, inefisiensi, bahkan penurunan kinerja perusahaan. Jangan jadikan PGN korban berikutnya,” katanya.
FSP BUMN IRA juga menilai sistem kaderisasi di lingkungan PGN selama ini telah melahirkan banyak profesional yang memahami industri gas bumi dari hulu hingga hilir. Karena itu, mengabaikan sumber daya internal justru dianggap sebagai kegagalan dalam pengelolaan talenta di tubuh BUMN.
“Kalau kader internal yang sudah puluhan tahun membangun perusahaan malah disingkirkan, lalu untuk apa ada sistem talent pool dan pengembangan kepemimpinan di BUMN? Jangan sampai loyalitas dan kompetensi kalah oleh kepentingan politik sesaat,” lanjut Sutisna.
Lebih lanjut, FSP BUMN IRA menilai transformasi BUMN tidak cukup hanya mengandalkan jargon efisiensi dan pembaruan organisasi. Transformasi dinilai hanya akan berjalan efektif jika dipimpin figur yang memahami bisnis perusahaan secara mendalam dan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan organisasi.
Dalam pernyataannya, FSP BUMN IRA mendukung aspirasi Serikat Pekerja PGN agar minimal 50 persen jajaran direksi berasal dari internal perusahaan.
“Kami mendukung penuh aspirasi Serikat Pekerja PGN agar minimal 50 persen direksi berasal dari internal perusahaan. Ini bukan soal eksklusivitas, tetapi soal keberlanjutan, profesionalisme, dan penyelamatan aset negara,” tegas Sutisna.
FSP BUMN IRA menilai RUPST PGN akan menjadi ujian bagi Danantara dalam menjalankan mandat reformasi BUMN sesuai arahan Presiden.
“Pekerja dan publik sedang melihat. Jangan sampai arahan Presiden hanya menjadi slogan tanpa keberanian untuk memperbaiki sistem secara nyata,” pungkasnya.*
Discussion about this post