Jakarta, Kabariku – Simpang siur narasi yang beredar di masyarakat tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang kini telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Kamis (20/03/2025).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan, konsep Dwi Fungsi ABRI sebenarnya konsep yang netral yang awalnya dikenalkan oleh Jenderal AH Nasution sesepuh TNI.
“Intinya ABRI atau TNI tidak hanya bertanggung-jawab soal pertahanan negara tetapi bisa ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pemerintahan,” kata Habiburokhman daa keterangannya, Minggu (23/03/3035).
Politisi Gerindra ini menjelaskan, selama orde baru berkuasa, konsep ini menjadi praktik yang dianggap negatif dimana ABRI atau TNI bukan hanya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara tetapi malah mendominasi.
Dengan konsep ini, kata Habiburokhman, banyak sekali Kepala Daerah adalah perwira ABRI (TNI) aktif, bahkan ABRI (TNI) memiliki Fraksi di DPR tanpa melalui Pemilu yang jumlah anggotanya bisa seperlima dari seluruh anggota DPR, hampir semua Kementerian juga diisi oleh perwira-perwira aktif.
“ABRI bahkan bisa ikut melakukan aktivitas bisnis. Pengesahan UU TNI kemarin tentu jauh sekali dari praktik penerapan dwi fungsi ABRI yang terjadi di era orde baru,” tegasnya.
Lebih jauh Habiburokhman yang dikenal sebagai pentolan aktivis 1998 ini mengaku berdiri paling depan menuntut pencabutan dwifungsi ABRI sepanjang dekade 90-an ini memaparkan, Prajurit TNI hanya diperkenankan menduduki jabatan di luar struktur TNI yang memiliki relevansi kerja dengan TNI.
Ia menyebutkan, seperti Badan Penjaga Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Jaksa Agung Pidana Militer di Kejaksaan Agung, Hakim Agung Militer di Mahkamah Agung dan lain-lain.
“Dengan pengaturan ini justru kita memaksimalkan SDM TNI untuk membantu kerja kementerian atau lembaga yang ada kaitan tugasnya dengan tugas TNI tersebut,” tegasnya.
Diketahui, sejak lama prajurit TNI ikut membantu mengatasi masalah diluar pertahanan.
“Kita ingat d saat pandemi Covid-19, dimana prajurit TNI dan anggota Polri ikut membantu tenaga kesehatan mengatasi pandemi. Mereka menyelenggarakan vaksinasi, menyemprot disinfektan hingga menyalurkan berbagai bentuk bantuan,” lanjutnya.
Begitu juga ketika bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami, hingga gunung meletus, Prajurit TNI sigap membantu masyarakat di garis terdepan.
UU TNI tidak membolehkan prajurit TNI menjadi Kepala Daerah tanpa Pemilu atau Pilkada.
UU TNI tidak membolehkan TNI memiliki fraksi di DPR/DPRD tanpa Pemilu.
UU TNI tidak membolehkan prajurit TNI menduduki jabatan di kementerian atau lembaga yang tidak ada kaitan kerja dengan TNI.
UU TNI juga tidak mengizinkan TNI berbisnis
“Jelaslah UU TNI bukan wujud kembalinya Dwi Fungsi ABRI,” tedasnya.*K.101
Discussion about this post