Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengelolaan investasi PT Taspen (Persero) pada tahun anggaran 2019. Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp200 miliar.
Penyidik KPK, , pada Jumat (24/01/2025) memeriksa tujuh saksi yang diduga memiliki informasi penting terkait aliran uang dan asset-aset Tersangka. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, para saksi yang diperiksa, diantaranya Davis Kristian (DK) Mantan Direksi PT. Asta Askara Sentosa; Sarhaman (S), Driver; Theresia Meila Yunita (TMY), Karyawan Swasta; Nadira Aldina (NA) Pegawai PT. Taspen.
Selanjutnya, RR. Dina Wulandari (RDW), Karyawan Swasta; Arni Kusumawardhini (AK), Pegawai PT Insight Investments Management; dan Andi Asmoro Putro (AAP) Karyawan Swasta
“Saksi Hadir semua, kecuali nomor 5 (RDW) tanpa keterangan. Untuk saksi yang tak hadir keterangan, KPK akan mengambil upaya paksa berupa penjemputan untuk menghadirkan mereka ke hadapan penyidik,” kata Tessa dikonfirmasi Sabtu (25/01/2025).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan tersangka utama, ANSK, Direktur Investasi PT Taspen, yang kini menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK, Gedung Merah Putih. Penahanan ini dimulai sejak 8 Januari hingga 27 Januari 2025.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana investasi PT Taspen.
KPK menduga ANSK menempatkan dana investasi perusahaan BUMN tersebut ke dalam reksadana senilai Rp1 triliun, tanpa mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
Salah satu pelanggaran utamanya adalah pemilihan manajer investasi yang dilakukan sebelum melalui proses penawaran yang seharusnya.
Menurut KPK, penempatan dana tersebut bertentangan dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Taspen.
Dana yang ditempatkan pada instrumen investasi bermasalah justru menjadi sumber kerugian besar.
Kebijakan internal perusahaan sebenarnya mengatur bahwa investasi pada instrumen yang berisiko tinggi harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian seperti “hold and average down” atau dijual dibawah harga perolehan jika diperlukan.
KPK juga menemukan bahwa beberapa pihak diduga memperoleh keuntungan dari investasi ilegal tersebut. Diantaranya: PT Insight Investments Management sebesar Rp78 miliar; PT VSI sebesar Rp2,2 miliar; PT PS sebesar Rp102 juta; PT SM sebesar Rp44 juta.
Selain itu, keuntungan diduga juga mengalir ke pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan ANSK.
Atas tindakannya, ANSK dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ANSK juga disangkakan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh peran setiap pihak yang terlibat.
“Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami berharap kasus ini dapat memberikan keadilan dan mencegah kerugian negara lebih lanjut,” ujar Tessa.
Kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen ini menjadi pengingat pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam pengelolaan dana milik negara.
“KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa dana investasi BUMN digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.***
Berita terkait :
Discussion about this post