Garut, Kabariku- Pembagian beras secara besar-besaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilkada Garut 2024 menuai sejumlah dampak yang mengkhawatirkan bagi ekonomi daerah.
Aksi bagi-bagi beras ini dilaporkan telah mempengaruhi ketersediaan pasokan beras di pasaran, mengakibatkan kenaikan harga, dan menciptakan beban baru bagi warga Garut yang kini harus menghadapi inflasi pada kebutuhan pokok.
Koordinator Gibran BerKopiah (GBK) Kabuapten Garut, Ahirudin Yunus, menyoroti masalah yang muncul dari langkah kampanye tersebut.
Menurutnya, pembagian beras dalam skala besar selama masa Pilkada ini telah mengganggu ketersediaan beras di Garut, sehingga harga beras mengalami lonjakan signifikan.
“Situasi ini tidak hanya memberatkan warga yang sudah kesulitan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan beban baru bagi pemerintah daerah yang harus melakukan langkah intervensi pasar,” ungkap Ahirudin Yunus. Sabtu, (09/11/2024).
Ahirudin Yunus menambahkan bahwa langkah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras berarti ada alokasi anggaran tambahan yang harus dikeluarkan.
Menurutnya, ini adalah konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan stok beras yang seharusnya bisa dihindari.
“Anggaran pemerintah daerah terpaksa dialihkan untuk stabilisasi harga beras melalui operasi pasar. Ini tentu bukan hal yang ideal, mengingat anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” tegasnya.
Selain dampak ekonomi, pihaknya juga menyoroti potensi pelanggaran regulasi yang mungkin terjadi dalam pembelian beras dalam jumlah besar yang dilakukan paslon tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta agar ada investigasi menyeluruh terkait sumber pembelian beras yang dibagikan.
“Jika beras tersebut dibeli dari Perum Bulog, maka penting untuk ditelusuri, apakah prosesnya sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur? Sebab, pembelian beras dalam jumlah besar dari Bulog memiliki aturan main yang ketat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam distribusi beras tersebut,” jelasnya.
Ahirudin Yunus juga menyerukan agar Satgas Pangan segera turun tangan untuk menindaklanjuti situasi ini.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa distribusi beras tidak dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang merugikan masyarakat.
“Satgas Pangan perlu segera mengambil tindakan agar distribusi dan stabilitas pangan tetap terjaga. Ini bukan hanya tentang pilkada, tetapi juga soal bagaimana memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Garut secara umum,” tambah dia.
Sejumlah warga Garut mengaku khawatir dengan kondisi ini. Kenaikan harga beras secara tiba-tiba membuat mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Mereka berharap pemerintah dapat segera menangani situasi ini agar harga beras kembali stabil dan tidak menyulitkan warga lebih jauh.
Ahirudin Yunus menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap aktivitas kampanye yang melibatkan bantuan sosial.
“Kampanye yang berintegritas bukan hanya soal popularitas, tetapi juga soal menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.***
Red/K.101
Discussion about this post