Jakarta, Kabariku- Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga melibatkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai terperiksa, tengah menjadi sorotan. Seiring perkembangan kasus ini, muncul isu politisasi dalam penanganannya.
Dari rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, Tim penyidik KPK berhasil menemukan beberapa bukti, termasuk diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing senilai puluhan miliar rupiah.
“Dari informasi yang kami terima, saat Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementan RI di Jakarta Selatan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi Sabtu (30/9/2023) petang.
Ali menyebutkan, Tim Penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan.
“Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini,” terang Ali.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini, isu politisasi muncul ke permukaan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penanganan kasus korupsi di Kementan terkait dengan faktor politik, mengingat Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem).
“Kami ingatkan untuk pihak-pihak yang ada di internal Kementan RI maupun pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan penghalangan maupun merintangi proses penyidikan dari Tim Penyidik KPK,” tegas Ali.
Sebelumnya, Tim Penyidik pada Jum’at (29/9) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan yang berlokasi di kantor Kementan RI, Jakarta Selatan.
Disebutkan, ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para Tersangka dalam perkara ini.
Ali mengatakan, berikutnya tahap analisis hingga penyitaan segera dilakukan.
“Dan hasil penggeledahan dimaksud akan dikonfirmasi lebih lanjut pada para pihak yang akan di panggil sebagai saksi,” sambung Ali.
Berdasarkan informasi, Peneliti anti-korupsi dan beberapa pihak mendesak KPK untuk menjalankan proses penyidikan secara adil dan tanpa unsur politik.
Tuduhan adanya politisasi dalam penanganan kasus korupsi juga muncul ketika mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate, juga dari NasDem, dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung pada bulan Mei lalu.
Seorang peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM) berpendapat KPK perlu merespons wasangka publik tentang politisasi dengan membuktikan bahwa lembaga tersebut tidak “tebang pilih” dalam mengusut kasus korupsi.
“Ketegasan KPK untuk menerapkan ketentuan pasal 21 UU Tipikor dapat kami lakukan terhadap berbagai pihak dimaksud,” ucap Ali.
Ali pun mengimbau, sikap kooperatif dari para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi maupun sebagai Tersangka untuk mendukung proses penyidikan perkara ini diperlukan.
“Masyarakat dapat berperan aktif untuk turut menyampaikan informasi yang benar dan valid terkait perkara ini melalui call center 198 maupun langsung pada Tim Penyidik,” tandasnya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post