SIAGA 98 Desak agar Raker DPR RI dengan Menkopolhukam dan PPATK Soal Transaksi Rp300 Triliun Disiarkan Secara Terbuka

Jakarta, Kabariku- Komisi III DPR RI akan mengundang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam agenda Rapat Kerja (raker, pekan depan.

Dalam raker yang rencananya digelar Senin 20 Maret ini, Komisi III akan meminta keterangan kepada Mahfud MD dan Ivan terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang kini menjadi perhatian masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Agenda tersebut dimaksudkan untuk memperjelas duduk persoalan soal dana Rp 300 T yang semula dinarasikan sebagai kejanggalan di Kementerian Keuangan,” kata anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman, Jumat (17/3/2023) kepada wartawan.

Sementara itu, SIAGA 98 menyatakan mendukung rencana Komisi III tersebut.

“Mendukung langkah Komisi III DPR RI yang akan meminta penjelasan kepada Menkopolhukam dan PPATK terkait Transaksi 300 Triliun melalui Rapat Kerja Komisi III DPR RI,” ungkap SIAGA 98 dalam rilis yang ditandatangani Koordinatornya, Hasanuddin, diterima Kabariku, Sabtu 18/3/2023).

Hasanuddin berharap, keterangan Menkopolhukam dan kepala PPATK dalam rapat kerja tersebut akan memperjelas apakah transaksi yang berpotensi sebagai perbuatan pidana atau bukan.

“Sebab, hal ini telah menimbulkan interpretasi ‘300 Triliun sebagai transaksi yang berpotensi pidana’, namun klarifikasi dan penyelidikannya tidak dalam ruang lingkup pidana, melainkan administratif di Kemenkeu,” jelasnya.

Menurut Hasanuddin, SIAGA 98 memahami bahwa penyelidikan dapat dilakukan oleh Kemenkeu karena predicate transaction berasal dari transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan (pajak, kepabeanan dan cukai).

“Hasil penyelidikan ini sebagai data awal yang masih perlu klarifikasi dan penyelidikan apakah ada perbuatan pidananya,” bebernya.

Namun, lanjut Hasanuddin, narasi “300 Triliun” yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, terkesan sudah masuk kualifikasi perbuatan pidana yang masuk dalam kategori TPPU.

“Oleh karena itu tentu saja ranahnya sudah bukan lagi pada klarifikasi dan penyelidikan oleh Kemenkeu, melainkan Aparat Penegak Hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.,” ungkapnya.

“Hal ini harus diperjelas. Sebab, sudah ada pertanyaan publik bahwa mengapa Menkopolhukam membahas masalah ini dengan Kemenkeu, dan bukan dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara, persepsi publik sudah terbentuk bahwa penegak hukum diam dan abai terhadap keberadaan ‘Transaksi 300 Triliun, selama ini. ,” katanya lagi.

Hasanuddin menegaskan, hal ini berdampak pada citra dan kredibilitas penegakkan hukum yang menjadi mitra kerja dari Menkopolhulam sendiri.

Oleh karena itu, SIAGA 98 mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk memperjelas kasus “Narasi 300 Triliun” yang dilontarkan Menkopolhulam, Mahfud MD.

SIAGA 98 meminta Raker ini dapat disiarkan secara live dan terbuka sehingga publik dengan jelas mengetahui duduk masalahnya.

Ditandaskan Hasanuddin, SIAGA 98 mendukung pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebab transaksi hitam tersebut akan merusak perekonomian negara, khususnya pada kepabeanan, cukai dan perpajakan.***

Red/K.102